Rusia-Jepang Sepakat Lanjutkan Pembicaraan Damai

MOSKOW, SATUHARAPAN.COM – Rusia dan Jepang akan melanjutkan pembicaraan damai yang terhenti  sejak 2003. Pertemuan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang,  Shinzo Abe, di Moskow membahas hal itu.

Kedua kepala pemerintahan telah menyatakan resolusi mereka untuk mengatasi perbedaan yang ada untuk perjanjian damai dalam bentuk yang dapat diterima bersama. Demikian pernyataan bersama setelah pertemuan antara dua pemimpin tersebut, seperti diberitakan Ria Novosti, Selasa (30/4).

Pernyataan itu juga digambarkan sebagai "tidak normal", karena dilakukan dalam  situasi di mana kedua negara bertetangga itu tidak menandatangani perjanjian damai selama 67 tahun setelah berakhirnya perang.

Presiden Putin mengatakan bahwa dimulainya kembali pembicaraan tersebut tidak berarti bahwa semua masalah akan segera selesai. Dia menambahkan bahwa pengembangan hubungan ekonomi akan menjadi dukungan terbaik bagi dialog diplomatik.

"Masalah tersebut bukan kami yang menciptakan. Kami mewarisinya dari masa lalu. Dan kami dengan tulus ingin menyelesaikannya dalam kondisi yang dapat diterima bersama bagi kedua belah pihak," kata Putin.

Kunjungan Shinzo Abe ke Rusia adalah yang pertama oleh seorang pemimpin Jepang dalam 10 tahun,  hal yang sama dengan Rusia, karena keduanya menghentikan pembicaraan perjanjian damai.

Putin dan Abe setuju untuk mempromosikan perjanjian pembicaraan damai atas dasar semua dokumen dan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. PM Jepang mengatakan dia mengundang Vladimir Putin berkunjung ke Jepang pada tahun 2014.

Sejak akhir Perang Dunia II Rusia dan Jepang telah hidup berdampingan dengan damai. Investasi dan perdagangan antara kedua negara terus berkembang. Namun, hubungan diplomatik menjadi tegang berkaitan dengan sengketa teritorial di Kepulauan Kuril di selatan Rusia dan di utara Jepang.

Akibat definisi yang longgar dalam perjanjian internasional yang ditandatangani pada akhir perang, Tokyo menuntut dikembalikannya pulau-pulau yang duduki oleh pasukan Uni Soviet pada tahun 1945. Rusia menegaskan pulau-pulau  tersebut menjadi bagian dari Uni Soviet setelah perang dan karena itu kedaulatan Rusia atas wilayah ini tidak dapat direvisi.

Segera sebelum kunjungan Shinzo Abe ke Moskow, Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan perlunya suasana yang tenang dan hormat  dalam mencari solusi.

Editor : Sabar Subekti