SBY: Jangan Terjadi Monopoli dan Konsentrasi Kekuasaan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan jajaran pemerintahan, khususnya di daerah dan juga masyarakat untuk menghindari monopoli dan konsentrasi kekuasaan yang dapat dibarengi dengan kepentingan ekonomi karena dapat berdampak buruk.

"Saya juga berkomunikasi dengan Mendagri. Munculnya sejumlah kasus di daerah yang melibatkan pejabat daerah ternyata memiliki hubungan kekerabatan," kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/10) petang.

"Meski Undang-undang Dasar atau juga Undang-undang tidak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintahan apakah ayah, ibu, anak, adik segala macam menduduki posisi di jajaran pemerintahan, tetapi saya kira kita yang mesti memiliki norma batas kepatutan," kata Presiden Yudhoyono, seperti dikutip Antara.

"Yang berbahaya apabila menyatu antara kekuasaan politik dengan kekuasaan untuk melaksanakan bisnis. Godaan besar dan bisa terjadi penyimpangan. Saya ingatkan di era desentralisasi dan otonomi daerah, seolah kekuasaan daerah lebih besar. Maka, sekali lagi, berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan yang patut sebab bisa melebihi kepatutan dan godaan akan datang. Kekuasaan di satu orang atau satu keluarga memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan," paparnya.

Kepala Negara mengajak masyarakat membangun kehidupan bernegara yang baik. "Bila itu wajar dan patut insya Allah tidak membawa keburukan apapun. Masyarakat juga hendaknya lebih aktif," kata Presiden.