SBY Menilai Kondisi Mesir Sekarang Seperti Indonesia di 1998

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menyikapi permasalahan konflik di Mesir yang semakin berbahaya, SBY membandingkan kondisi di Mesir saat ini dengan Indonesia di 1998 dalam melaksanakan dan menindaklanjuti reformasi. Menurut SBY, dalam reformasi di Indonesia semua kalangan diajak berperan serta, sementara di Mesir kemungkinan ada elemen negara yang tersisihkan peranannya.

"Dulu ketika kita mengalami perubahan dramatis pada tahun 1998, dan bangsa ini sepakat untuk melakukan perubahan besar yang disebut reformasi, kita sepakat mengajak semua, tidak ada yang ditinggal," kata Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/7) siang.

SBY melanjutkan, sejarah membuktikan bahwa militer Indonesia yang tadinya kuat dan menjadi faktor dominan, pada awal reformasi justru mendapatkan tekanan yang luar biasa. Tetapi ketika militer Indonesia, ditekan itu, maka yang dilakukan bukan kembali menekan, tetapi melakukan reformasi di dalam dirinya.

Jika dibandingkan dengan Mesir, SBY melihat setelah revolusi selesai dengan turunnya Hosni Mubarak, selanjutnya tidak semua elemen mendapatkan peluang yang sama. Mungkin militer Mesir tidak lagi memiliki peran sebagaimana sebelumnya, atau bahkan mungkin merasa dipinggirkan.

"Ketika revolusi sudah selesai Presiden Hosni Mubarak berhenti, dan kemudian dengan euforia yang tinggi dan semangat perubahan¸ perombakan dan reformasi seperti kita dulu dan kemudian ada pemilihan umum, mungkin tidak semua elemen mendapatkan peluang yang sama. Bahkan mungkin kaum militer di sana tidak lagi memiliki peran sebagaimana sebelumnya, dan bahkan mungkin merasa di pinggirkan," kata SBY.

Beranjak dari peristiwa Indonesia dan Mesir, SBY menyimpulkan untuk perlunya sebuah rekonsiliasi yang mengajak semua elemen negara dan masyarakat.

"Jadi bacaan saya ini, saya dengar juga disampaikan oleh beberapa pihak, kalau itu terjadi maka pelajarannya kalau ada perubahan besar, we have to think about reconciliation. Siapapun yang memimpin, pemimpin politik yang diberikan mandat oleh rakyat harus tetap berpikir rekonsiliasi mengajak semua," papar Kepala Negara. (setkab.go.id)