Sekjen PBB: Sudah Waktunya Mereformasi DK PBB dan Sistem Bretton Woods
HIROSHIMA, SATUHARAPAN.COM-Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), Antonio Guterres, mengatakan pada hari Minggu (21/5) bahwa sudah waktunya untuk mereformasi Dewan Keamanan (DK PBB) dan sistem Bretton Woods agar selaras dengan “realitas dunia saat ini.”
Berbicara pada konferensi pers di Hiroshima, Jepang, di mana pertemuan puncak Kelompok Tujuh telah diadakan, Guterres mengatakan kedua lembaga tersebut mencerminkan hubungan kekuasaan tahun 1945 dan perlu diperbarui.
Bretton Woods adalah sistem manajemen moneter yang menetapkan aturan untuk hubungan komersial dan keuangan antara Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat, Australia, dan Jepang setelah Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.
“Arsitektur keuangan global menjadi usang, disfungsional, dan tidak adil,” katanya. “Dalam menghadapi guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina, ia gagal memenuhi fungsi intinya sebagai jaring pengaman global.”
Guterres juga berbicara tentang bagaimana perasaannya bahwa pada KTT G-7 ada kesadaran yang tumbuh di antara negara-negara berkembang bahwa tidak cukup dilakukan untuk mereformasi institusi yang sudah ketinggalan zaman atau “menghilangkan frustrasi” dari Global South.
Perekonomian India akan tumbuh lebih dari enam persen tahun ini dan tahun depan, kata Dana Moneter Internasional (IMJF) dalam World Economic Outlook Januari ini.
China dan India bersama-sama akan mencapai sekitar 50 persen dari pertumbuhan dunia pada tahun 2023, kata kepala ekonom IMF dan direktur departemen penelitian, Pierre-Olivier Gourinchas, pada saat itu.
Pengaruh ekonomi G-7 yang kaya juga telah menyusut dalam 30 tahun terakhir, menyumbang 29,9 persen dari PDB global pada tahun 2023 dibandingkan dengan 50,7 persen pada tahun 1980, menurut IMF.
“Kita akan melihat sekarang apa dampak dari diskusi yang diadakan di sini di Hiroshima,” kata Guterres. “Anggota G-7 dapat berdiskusi dengan beberapa negara berkembang terpenting di dunia.”
Tuan rumah KTT G-7 Jepang membuat poin dengan mengundang tokoh-tokoh dari apa yang disebut Global South ke Hiroshima untuk melakukan pembicaraan. Para undangan termasuk Perdana Menteri India, Narendra Modi, Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, dan Presiden Indonesia, Joko Widodo. (Reuters)
Editor : Sabar Subekti
Albania akan Blokir TikTok Setahun
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Albania menyatakan akan memblokir media sosial TikTok selama s...