SETARA Garis Bawahi Dampak Sosial Reklamasi Teluk Benoa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – SETARA Institute, dalam siaran persnya, hari Senin (5/9), menggarisbawahi dampak sosial dan lingkungan dari reklamasi Teluk Benoa. Mereka memandang adanya gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa wajar terjadi karena merupakan bagian dan cara rakyat menolak kebijakan yang tidak memberikan dampak baik bagi rakyat.

Ketua SETARA Institute, Hendardi, menyayangkan adanya berbagai tuduhan yang diembuskan oleh sejumlah masyarakat, anggota DPRD Bali, dan juga Gubernur Bali terhadap pegiat ForBALI yang sudah lebih kurang empat tahun menolak reklamasi.

“Dalam rencana reklamasi, resistensi para pejabat Bali pada ForBALI lebih menunjukkan ketundukan para penyelenggara pemerintah daerah pada kehendak pengusaha yang ekspansif mengeksploitasi Bali,” ujar Hendardi.

Pelaporan atas I Wayan Suardana (Gendo) atas tuduhan penyebaran kebencian atas dasar ras dan tuduhan penghinaan bendera Merah Putih pada aksi tanggal 25 Agustus lalu terhadap pendukung ForBALI, merupakan cara-cara primitif dan tidak rasional yang ditujukan untuk membungkam aktivisme warga sipil. Para pejabat daerah yang seharusnya menjadi katalisator yang netral dalam isu reklamasi justru lebih memilih berhadapan dengan warganya sendiri, termasuk menggunakan berbagai cara.

“Polda Bali sebagai institusi penegak hukum semestinya jernih melihat persoalan hukum yang lahir dari gerakan penolakan reklamasi ini. Polda Bali harus menjadi penengah yang adil, tidak terbawa arus pro dan kontra, tetapi melihat detail motivasi dari pelaporan atas Gendo dan tuduhan merendahkan bendera Merah Putih, yang bisa jadi akan berujung pada pelaporan terhadap polisi,” katanya.

SETARA Institute melihat warga Bali telah memperoleh gambaran utuh tentang sosok gubernur dan salah satu wakil rakyatnya. Kepada siapa sebenarnya mereka bekerja. (PR)

Editor : Eben E. Siadari