Setara Institute: Kinerja HAM Indonesia Menurun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani, mengatakan indeks persepsi kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2013 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Tren penurunan pada tahun ini menggambarkan akumulasi kekecewaan publik terhadap negara, khususnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hingga akhir masa jabatannya, dianggap tidak menunjukkan kesungguhan dalam memajukan, melindungi dan memenuhi HAM," kata Ismail Hasani di Jakarta, Senin (9/12).

Ismail mengatakan indeks persepsi kinerja HAM pada 2013 berada pada nilai 2,25. Nilai tersebut menurun bila dibandingkan 2012 (2,82), 2011 (2,30) dan 2010 (2,53). Indeks persepsi kinerja HAM yang disurvei Setara Institute berada pada skala nol hingga tujuh.

Menurut Ismail, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyonoi gagal memanfaatkan momentum stabilitas politik dan ekonomi pada 10 tahun terakhir untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

"Sebanyak 52,4 persen responden menilai SBY memiliki komitmen rendah pada pemajuan HAM. Bahkan, 38,2 persen responden mengatakan SBY tidak memiliki komitmen," kata dia.

Meskipun publik kecewa, kata Ismail, sejak awal reformasi setidaknya ada kemajuan di bidang HAM. Sebanyak 40,6 persen reponden mencatat ratifikasi kovenan dan konvensi HAM sebagai salah satu prestasi.

"Prestasi lainnya adalah adopsi norma HAM dalam konstitusi sebanyak 29,7 persen responden dan pembentukan perangkat penegakan HAM sebanyak 12,5 persen responden," kata dia.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya memiliki modal yang kuat dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan upaya pemajuan HAM.

"Dia terpilih melalui dua kali pemilihan umum yang demokratis dengan jumlah suara yang signifikan. Namun, dia tidak memanfaatkan momentum tersebut selama hamoir satu dasawarsa berkuasa," kata dia.

Indeks persepsi kinerja HAM yang dirilis Setara Institute menggunakan pendekatan survei dengan sampel 200 responden dari 20 provinsi yang terdiri atas pegiat HAM, akademisi dan tokoh masyarakat. Survei dilakukan pada 28 November hingga 5 Desember.

Hendardi mengatakan tujuan penyusunan indeks tersebut adalah untuk memberikan gambaran berdasarkan persepsi responden, melakukan evaluasi dan advokasi kinerja HAM dan menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia. (Ant)