Sidang Majelis Umum PBB, Marty: Diplomasi, Manjur dan Efektif

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Marty M. Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia, mengatakan negaranya mempercayai kemanjuran dan efektivitas diplomasi, dalam menjaga perdamaian dan keamanan, dalam memajukan kemajuan sosial dan kemakmuran ekonomi, dan dalam mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia dan toleransi. Itu dikatakan oleh Marty pada sesi debat Sidang Majelis Umum PBB pada 27 September 2013 waktu setempat (28/9 subuh WIB)

Konflik di Suriah telah lama menuntut solusi politik dan diplomatik, karena meskipun kompleksitas diragukan lagi situasi, tiga kebutuhan utama tetap menarik. Masyarakat internasional harus menghentikan kekerasan, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan memulai proses politik inklusif. Terobosan baru pada senjata kimia di Suriah adalah bukti bahwa diplomasi bekerja, dan momentum diplomatik lebih lanjut masih diperlukan. Dewan Keamanan harus membuat kasus kuat untuk solusi damai, dan pihak ke meja perundingan dengan Konferensi Jenewa II mengadakan.

Demikian pula pada masalah Palestina, tekanan diplomatik yang berat dan penuh harus ditanggung. Dan, resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan harus dilaksanakan, katanya. Dia menyambut dimulainya kembali negosiasi langsung, yang merupakan hasil dari upaya diplomatik tak kenal lelah.

Mengejar solusi diplomatik harus juga diterapkan pada kepentingan bersama: pemberantasan kemiskinan, promosi pembangunan berkelanjutan dan keuangan inklusif, dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Agenda pembangunan harus bekerja untuk semua negara—besar atau kecil, maju atau berkembang —dan masing-masing harus berbagi tanggung jawab.

Mengejar jalur diplomatik menjadi penuh dengan tantangan dalam dunia yang berubah kompleks dan cepat di mana isu-isu tata kelola, hak asasi manusia, ekstremisme dan intoleransi dalam negara dapat dengan cepat mengarah pada dimensi antarnegara, katanya.

Sebagai negara memulai proses demokratisasi dan mempromosikan perlindungan hak asasi manusia, PBB harus memberikan kontribusi untuk suasana yang kondusif untuk transformasi damai. Untuk bagiannya, ia mencatat bahwa Indonesia terus mengembangkan arsitektur kawasan yang kondusif bagi promosi damai hak asasi manusia dan demokrasi yang disebut “Komunitas Politik-Keamanan Bangsa Asia Tenggara”.

Keunggulan diplomasi dan penyelesaian damai sengketa perang dan konflik tidak pernah lebih jelas daripada di transformasi tenang dan mendasar yang terjadi di Asia Tenggara, katanya. Indonesia percaya bahwa dividen perdamaian dan stabilitas yang jelas, dan ini adalah kemajuan ekonomi dan sosial. Stabilitas lanjutan dan keamanan wilayah karena itu kunci untuk mengamankan kemakmuran. Indonesia bekerja sama dengan mitranya untuk mempromosikan keamanan bersama, kemakmuran dan stabilitas bagi semua di wilayah tersebut.

Marty Bertemu John Kerry

Amerika Serikat (AS) mengapresiasi posisi prinsipil Indonesia terkait dengan penolakan penggunaan senjata kimia di Suriah. AS menekankan peran dan kontribusi Indonesia yang selalu menjadi bagian dari solusi atas permasalahan global melalui cara-cara diplomasi.

"Kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian dari Pasukan Perdamaian PBB atas mandat dan di bawah payung PBB merupakan kontribusi nyata dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Suriah," ujar Menlu AS John Kerry.

Seperti dilansir setkab.go.id,), Menlu Marty Natalegawa bertemu dengan John Kerry di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS Sabtu (28/9/2013. Pertemuan ini membahas berbagai isu, mulai dari Suriah, perkembangan di Timur Tengah, dan upaya ratifikasi Traktat Pelarangan Uji Nuklir.

John Kerry juga menggarisbawahi peran penting Indonesia dalam menciptakan kawasan yang stabil dan damai di Asia Pasifik, termasuk isu Laut China Selatan. Kawasan yang stabil dan damai di Asia Pasifik telah memungkinkan negara-negara di kawasan untuk melanjutkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Marty dalam pertemuan itu menyampaikan arti penting negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk AS untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi keberlanjutan stabilitas keamanan dan kesejahteraan Asia Pasifik.

"Indonesia dan negara-negara ASEAN akan melanjutkan kepemimpinan dalam membangun arsitektur regional di kawasan yang senantiasa mengedepankan stabilitas bersama, keamanan bersama dan kemakmuran bersama," kata Marty.

Kedua Menlu juga membahas upaya meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dengan akan segera digelarnya Komisi Bersama tingkat Menteri pada akhir tahun 2013 di Indonesia. Selain itu, kedua Menlu membahas persiapan KTT APEC yang akan diselenggarakan pada 7-8 Oktober di Bali. (gadebate.un.org/setkab.go.id)