Sidang Umum PBB Bahas Krisis Kemanusiaan Global

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon mengatakan hari Rabu (16/9) bahwa dia akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas mengenai bagaimana memobilisasi pengungsi dengan jumlah kurang lebih 60 juta orang melalui cara yang manusiawi, efektif dan berbasis hak.

Ban membuat pengumuman pada konferensi pers dalam waktu kurang dari 10 hari sebelum para pemimpin dunia berkumpul di Markas Besar PBB di New York untuk sidang majelis umum ke 70 di tengah kondisi yang kacau dan terus berharap.

“Kekacauan ini terjadi karena konflik telah melebar di begitu banyak tempat dan masyarakat sipil-lah yang harus membayar harganya,” kata dia. “Harapan, karena sejumlah pemimpin negara akan berkumpul di sini untuk mencari solusi dan menerapkan rencana inspirasi pembangunan yang baru.”

Sekjen PBB memuji Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk dibahas pada Jumat (25/9) depan yang menyatakan akan mewujudkan kerinduan semua orang untuk hidup bermartabat di sebuah lingkungan yang sehat dan menunjukkan apa yang dapat dicapai oleh Negara Anggota PBB jika mereka bekerja sama.

Terkait dengan perubahan iklim, dia menyatakan keprihatinan upaya yang dilakukan untuk menjaga kenaikan suhu di bawah dua derajat celcius ternyata tidak cukup. Dia juga mendesak para pemimpin dunia untuk berambisi mewujudkan keinginan mereka dengan tindakan.

Ban, yang telah berpengalaman dengan lebih dari 100 kali pertemuan melalui kunjungannya, mengatakan bahwa dengan kemauan politik dan sumber daya, kita dapat mengubah masa depan dan berbuat lebih banyak untuk mencegah krisis yang sudah terlalu banyak berkembang di beberapa tempat.

Di Suriah, Ban mengatakan ia akan bertemu dengan menteri luar negeri negara anggota Dewan Keamanan PBB seperti Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat untuk mencari cara mengakhiri konflik yang ditentang oleh para militan yang mengesampingkan norma kemanusiaan.

Di Yaman, di mana serangan udara yang banyak mengorbankan penduduk sipil, Sekjen PBB mendesak pihak Yaman untuk segera bergabung kembali dengan proses politik yang difasilitasi oleh Utusan Khususnya yaitu Ismail Ould Cheikh Ahmed. Namun, Ismail mengatakan “tidak ada solusi militer untuk konflik ini.”

Dengan meningkatnya kebutuhan manusia saat ini di tengah krisis global yang sedang terjadi, Ban mengatakan setidaknya 100 juta orang – satu dari 70 juta orang di bumi – sekarang memerlukan dukungan untuk tetap hidup, tapi semua permohonan dana saat ini sedang ditangguhkan karena kondisi keuangan yang parah.

Ban menyatakan 60 juta orang terlantar akibat konflik, pemerintahan yang kacau, ekonomi melemah dan faktor-faktor lain yang mengakibatkan banyak orang pindah sejak Perang Dunia II. Dia kemudian menekankan solusi dari permasalahan ini dalam pertemuan yang akan dimulai pada 30 September mendatang.

“Laki-laki, perempuan dan anak-anak melarikan diri dari perang dan penganiayaan ini layak mendapatkan dukungan nyata, termasuk suaka,” kata dia. Dia juga meminta kepada siapa saja yang mendukung HAM dari para pengungsi ini untuk terus menyuarakan hak mereka. Ban juga mendesak semua negara untuk memikul tanggung jawab mereka dan menjunjung tinggi nilai hukum mereka.

Terkait dengan pengobatan pengungsi dan migran di perbatasan Hongaria dan Serbia, Ban mengatakan ia “terkejut” melihat bagaimana mereka diperlakukan. “Ini tidak bisa diterima,” kata dia.

Dia mengakui bahwa krisis yang terjadi saat ini lebih menyoroti tentang kegagalan upaya perdamaian, keamanan dan pembangunan. Ia menyebutnya sebagai panggilan tiga perubahan utama dalam operasi perdamaian PBB.

Menurutnya, ini adalah penekanan yang mendesak terhadap pencegahan konflik dan mediasi; langkah-langkah untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahan penjaga perdamaian PBB dan misi politik; dan kemitraan yang lebih dalam dengan organisasi regional, khususnya Uni Afrika.

Sekretaris Jenderal juga mengatakan bahwa masa depan operasi perdamaian PBB juga tergantung pada tindakan bersama untuk membersihkan operasi seperti eksploitasi dan penyalahgunaan seksual. "Ini sangat memalukan ketika PBB dan personil lain yang dikirim untuk melindungi orang-orang yang menderita malah menjadi bagian dari masalah itu," katanya.

Perdebatan umum tahunan akan dimulai di Markas Besar PBB pada tanggal 28 September. Negara-negara Anggota akan berkumpul pekan depan, yaitu pada 25-27 September, untuk Konferensi Pembangunan Berkelanjutan. (un.org)

Editor : Eben E. Siadari