Soal Kapal Patroli, Gerindra Ingatkan Kasal APBN Terbatas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan langkah terbaik untuk mencegah kejahatan masuk lewat perairan RI adalah memagari sepanjang garis pantai Nusantara dengan kapal patroli. Oleh karena itu, dibutuhkan sekitar 500 kapal patroli dengan menempatkan kapal di setiap jarak 30 mil dari bibir pantai. Namun, sejauh ini TNI AL hanya bisa menargetkan pengadaan 44 kapal patroli jenis Offshore Patrol Vessel.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi I DPR RI Rachel Maryam berpendapat pernyataan Kasal Laksamana TNI Ade Supandi merupakan sesuatu yang wajar, dalam kerangka upaya mewujudkan visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia poros maritim dunia.

“Indonesia adalah negara yang luas, terdiri atas banyak pulau dan lautan serta berbatasan wilayah laut dengan banyak negara, jadi pernyataan Kasal wajar dan harus didukung agar kebutuhan armada kapal Indonesia bisa segera terpenuhi,” ujar Rachel dalam siaran pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, Jumat (15/5).

Politisi Partai Gerindra tersebut mengungkapkan menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan adalah hal mutlak. Sebab, illegal logging dan illegal fishing sangat merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tidak ketinggalan peredaran narkoba dan human trafficking yang sering menggunakan jalur laut.

“Namun pada sisi lain, kita harus paham kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah kurang baik. Sehingga postur anggaran yang ada dalam APBN terbatas dan harus benar-benar digunakan lebih efektif dan efisien,” ujar Rachel.

Dia pun meminta Kasal mempertimbangkan pembelian kapal patroli secara bertahap dan memaksimalkan industri strategis nasional yang menunjang pencapaian tersebut, sebagai solusi menyiasati keterbatasan anggaran negara.

“Saya mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, untuk membuat rencana strategis (renstra) alutsista yang visioner. Yakni, dengan melihat potensi ancaman secara jangka panjang, bukan hanya berdasarkan kebutuhan saat ini,” ujar Anggota Komisi I DPR RI itu. “Agar tercipta renstra alutsista yang tepat, efisien dan bermanfaat untuk jangka panjang,” Rachel menambahkan. 

Editor : Sotyati