Solusi PMP PD Dharma Jaya Hanya di APBD-P 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk PD Dharma Jaya memang tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2016 karena alasan analisis investasi yang belum diberikan oleh pihak PD Dharma Jaya.

Batalnya kucuran dana dari pemerintah pusat tersebut kemungkinan akan membuat program PD Dharma Jaya terganggu. Namun, masih ada satu harapan bagi PD Dharma Jaya agar tetap mendapatkan suntikan dana.

“Ya nggak ada solusi lain untuk PMP (PD Dharma Jaya)  selain APBD-P,” kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono usai melakukan Rapat Pemimpin di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, hari Senin (18/1).

Dia menambahkan mungkin pembahasan APBD-P akan dilakukan pada bulan April 2016 mendatang. Namun, PD Dharma Jaya harus memperhatikan beberapa catatan kerja yang diberikan oleh DPRD seperti memperbaiki sistem pembukuan keuangannya.

Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dalam pembahasan evaluasi APBD 2016 beberapa waktu yang lalu, pihaknya telah berupaya untuk mengambil sedikit dana PMP dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp 50 miliar dari Rp 2,95 triliun. Namun, upaya itu gagal karena DPRD masih memiliki keraguan terhadap PD Dharma Jaya.

“Saya juga nggak tahu gagalnya kenapa. Ya antara lain DPRD mengatakan masih ragu. Yang kedua ya bagus juga lah setelah analisa investasi kami juga ada catatan. Bukan tidak boleh ya, tapi ada catatan. Saya juga nggak bisa intervensi analisa investasi independen. Ada catatan harus diperbaiki. Lantas DPRD juga mungkin menganalisa sendiri ya PD Dharma Jaya juga (PMP) belum bisa diberikan di APBD 2016,” kata dia.

Heru juga menyatakan program PD Dharma Jaya juga terganggu karena tidak mendapatkan PMP tersebut. Namun, program PD Dharma Jaya tersebut bisa tetap dilakukan dengan menggunakan sisa dana anggaran tahun 2015 kemarin.

Editor : Bayu Probo