Spanyol Ampuni Sembilan Separatis Catalan

CATALONIA, SATUHARAPAN.COM - Kabinet Spanyol hari Selasa (22/6) memberikan pengampunan pada sembilan orang penghasut yang dipenjara karena berupaya memisahkan Catalonia pada tahun 2017.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menilai langkah ini perlu untuk untuk menciptakan rekonsiliasi.

“Pemerintah telah mengambil keputusan ini karena merupakan keputusan yang terbaik bagi Catalonia dan keputusan yang terbaik bagi Spanyol,” ujar Sanchez dalam sebuah penampilan singkat yang disiarkan televisi nasional.

Mantan Wakil Presiden Catalan Oriol Jungueras, yang pada tahun 2019 dijatuhi hukuman terberat yaitu 13 tahun penjara karena menghasut dan menyalahgunakan anggaran publik, akan dibebaskan bersama rekan-rekannya setelah menjalani hukuman tiga setengah tahun di balik jeruji besi.

Delapan lainnya termasuk mantan anggota kabinet pemerintah Catalan, mantan ketua parlemen Catalan dan dua pemimpin kelompok separatis madani; yang sebelumnya dikenai vonis penjara antara 9-12 tahun.

Pengampunan itu mengakhiri sisa hukuman penjara yang masih harus dijalani. Namun, mereka tetap dinyatakan tidak layak menduduki jabatan publik.

Pemerintah mengatakan pengampunan itu akan dibatalkan jika mereka berupaya memimpin gerakan pemisahan diri dari Spanyol lagi.

“Demokrasi yang kuat, seperti Spanyol, adalah demokrasi yang tidak menuntut siapa pun untuk menafikan ide-de mereka, tetapi menuntut agar semua gagasan itu dilakukan dalam kerangka legalitas dengan menghormati semua hak warga Spanyol,” tambah Sanchez.

Berbicara di Madrid hari Selasa, seorang pemilh sayap kiri Lorenzo Benito, mengatakan ia bingung. 

“Mereka bersikap seolah-olah mereka adalah korban dan tidak perlu ada yang disesalkan, tetapi di sisi lain saya kira sesuatu harus dilakukan untuk berupaya membangun jembatan dan menyelesaikan masalah ini.”

Ketegangan terkait dorongan untuk memisahkan diri dari wilayah berbahasa Catalan itu tumbuh sejak satu dekade lalu di tengah kesulitan ekonomi akibat resesi dan ketidakpuasan kelompok oposisi pemerintah konservatif, yang menuntut otonomi yang lebih luas.

Persoalan ini mencapai puncaknya pada Oktober 2017, ketika kelompok-kelompok separatis secara sepihak mengesahkan sebuah deklarasi kemerdekaan berdasarkan hasil referedum yang oleh pengadilan tinggi Spanyol dinyatakan sebagai referendum yang ilegal.

Referendum itu diboikot oleh pihak serikat dan dilangsungkan di tengah aksi kekerasan polisi yang berupaya menghentikan jalannya referendum itu. (VOA)