Sri Lanka Tidak Menutupi Pelanggaran HAM

KOLOMBO, SATUHARAPAN.COM – Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapakse mengatakan negaranya tidak menyembunyikan apa pun terkait tuduhan kejahatan perang.

Pernyataan itu dilontarkannya menjelang pertemuan puncak negara-negara Persemakmuran pekan ini di ibu kota Sri Lanka, Kolombo.

Rajapakse mengakui  rakyat tewas selama perang saudara melawan pemberontak Harimau Tamil selama 30 tahun, tetapi pemerintah menghentikan pembunuhan itu dengan cara menaklukkan pemberontak. Semua tuduhan mengenai kejahatan perang, ia menambahkan, bisa diselidiki melalui jalur hukum.

Konferensi Tingkat Tinggi Persemakmuran kali ini, seperti diberitakan BBC News, Kamis (14/11) diboikot oleh Perdana Menteri India, Perdana Menteri Kanada, dan Perdana Menteri Mauritius karena masalah pelanggaran hak asasi manusia.

Ketiga perdana menterin itu tidak menghadiri KTT sebagai protes atas tuduhan-tuduhan kejahatan perang yang diduga dilakukan oleh pemerintah pimpinan Presiden Mahinda Rajapakse pada akhir perang saudara melawan pemberontak Harimau Tamil empat tahun lalu.

Perdana Menteri Inggris David Cameron dijadwalkan tiba di Kolombo meskipun diprotes oleh sejumlah kelompok. Partai Buruh yang beroposisi dan sejumlah perwakilan Tamil di Inggris menyerukan kepada Cameron untuk turut memboikot pertemuan.

Namun, ia mengatakan kehadirannya akan lebih berguna guna membahas "sebagian masalah hak asasi manusia".

Pemerintah Sri Lanka, sebaliknya, justru mengingatkan agar Perdana Menteri David Cameron tidak menyinggung persoalan itu. (BBC News)