Sri Mulyani Kecewa G20 Gagal Sepakati Isu Perdagangan

BADEN-BADEN, SATUHARAPAN.COM - Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada 17-18 Maret 2017 gagal menyepakati pentingnya terus menjaga perdagangan dunia yang berdasarkan aturan global.

Hasil tersebut sangat mengecewakan Indonesia karena memberikan tanda bahwa aturan yang mengikat secara global tidak lagi menjadi dasar hubungan ekonomi dan perdagangan dunia.

"Dengan demikian negara kuat akan mendikte dan mendominasi hubungan menurut kepentingan mereka sendiri- bukan atas kepentingan bersama. Hal ini harus diantisipasi oleh Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan," demikian siaran pers Kementerian Keuangan Minggu (19/03).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, turut hadir dalam pertemuan tersebut, yang didahului oleh “High Level Symposium on Global Economic Governance in a Multipolar World” pada  17 Maret 2017, dihadiri oleh para menteri dan tokoh ekonomi terkemuka dunia.

Menurut siaran pers Kemenkeu, diskusi yang berlangsung serius pada simposium tersebut kemudian berubah menjadi lebih terbuka, ketika Sri Mulyani Indrawati melontarkan pandangannya, mempertanyakan komitmen G20 dalam memelihara kerja sama global untuk menciptakan kestabilan keuangan global yang berlandaskan pada azas keadilan dan peraturan yang disepakati bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama yang adil.

Ia mengatakan hubungan perdagangan dan investasi antar negara merupakan instrumen yang telah terbukti mampu memerangi kemiskinan dalam empat dekade terakhir.

merupakan kawasan yang mendapat manfaat dari hubungan perdagangan dunia yang telah memacu bangkitnya ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari Jepang, Korea Selatan, RRT, ASEAN dan India serta negara-negara di kawasan Asia Selatan.

Pertemuan G20 di Baden-Baden menjadi pertemuan yang tidak biasa, karena Amerika Serikat dalam komunikasi kebijakan globalnya menunjukkan perubahan sangat mendasar dengan pandangan -pandangan bahwa hubungan perdagangan dan investasi serta kerja sama multilateral adalah merugikan mereka.

Pandangan tersebut sangat berbeda dengan semangat kerjasama G20 yang dilahirkan pada saat dunia mengalami krisis keuangan global yang mengancam seluruh dunia, yang berhasil mengembalikan kestabilan dan makin memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi global dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Indonesia mengingatkan bahwa G20 harus mampu menjaga komitmen kerjasama tersebut untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan satu negara dan berakibat buruk bagi negara lain. Tatanan dunia yang adil dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama merupakan nilai dasar yang ditanamkan oleh pendiri Bangsa Indonesia yang harus kita perjuangkan dalam pertemuan dan pergaulan internasional.

Pandangan ini disambut positif oleh para menteri keuangan negara-negara G20 yang memberikan sokongannya mengenai perlunya penegasan komitmen kerjasama tersebut.  Para Menteri Keuangan sepakat untuk memasukkan pernyataan mengenai perdagangan dunia.

Lebih jauh, isu perdagangan internasional tersebut dibahas dalam diskusi mengenai perkembangan perekonomian global termasuk perekonomian Amerika Serikat.

Para menteri menyerukan agar kesepakatan sistim perdagangan internasional dapat terus didukung. Salah satu bahasan yang terkait isu ini adalah komitmen untuk menghindari devaluasi nilai tukar untuk semata-mata bertujuan kompetisi perdagangan masing-masing negara.

Meskipun demikian kesepakatan mengenai pentingnya terus menjaga perdagangan dunia yang berdasarkan aturan global tidak dapat disepakati. Hasil tersebut sangat mengecewakan karena memberikan tanda bahwa aturan yang mengikat secara global tidak lagi menjadi dasar hubungan ekonomi dan perdagangan dunia.

Meskipun di komunike bidang perdagangan tidak tercapai kesepakatan, para menteri mendorong negara anggota G20 untuk mempertegas komitmen mendukung strategi pertumbuhan yang lebih kuat, berkesinambungan, berimbang dan inklusif untuk menjaga momentum pertumbuhan global dalam jangka panjang.

Oleh karenanya, semua pilihan kebijakan termasuk moneter, fiskal dan reformasi struktural, harus digunakan secara bersama-sama dan saling mendukung untuk memaksimalkan usaha mendorong pertumbuhan global tersebut.

Editor : Eben E. Siadari