Stabilitas Politik Pasca Pilpres Syarat Pembangunan Mendatang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof. Firmanzah menanggapi kecemasan sejumlah pihak atas kemungkinan munculnya gangguan stabilitas setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 berlangsung, mengingat kuatnya dukungan pada masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden  Republik Indonesia 2014.

Firmanzah setuju, stabilitas politik pasca Pilpres 2014 menjadi syarat mutlak bagi kelancaran pembangunan lima tahun. Menurutnya, dukungan dari segenap elemen masyarakat bagi siapapun yang terpilih sebagai pemimpin Indonesia sangat dibutuhkan guna menghadapi tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.

“Kita semua optimistis kedewasaan berdemokrasi baik para elit, media, dan masyarakat semakin baik, mereka siap menang atau kalah dalam Pilpres 2014 ini, seperti pada Pilpres 2004 dan 2009,” kata Firmanzah, seperti dikutip dari setkab.go.id, Selasa (24/6)

Situasi politik di tanah air nampak tegang menjelang pelaksanaan Pilpres 2014, namun berkaca pada pelaksanaan Pilpres sebelumnya, masyarakat diyakini memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi. Mereka akan siap menerima, siapapun yang keluar sebagai pemenang, 9 Juli mendatang.

Firmanzah menunjukkan contoh, bagaimana keberhasilan mengelola demokrasi sangat menentukan pembangunan ekonomi nasional selama sepuluh tahun terakhir, dengan melewati sejumlah krisis ekonomi dunia, memulihkan dampak krisis ekonomi 1998, rehabilitasi bencana alam yang terjadi, dan menguatkan ekonomi domestik.

“Selama Pilpres 2004 dan 2009, kita semua berhasil menjaga stabilitas politik tetap kondusif, saat dan setelah Pilpres. Kita semua optimistis, keberhasilan Pilpres 2004 dan 2009 dapat ditingkatkan pada Pilpres 2014,” ujar Firmanzah.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Ekonomi dan Perdagangan itu, mewujudkan situasi kampanye yang teduh, damai, dan aman, merupakan tanggung jawab semua pihak. Ia juga berharap media massa dapat mengambil peran strategis untuk menciptakan persaingan politik yang baik.

Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu juga menuturkan langkah-langkah untuk menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), lembaga penegak hukum, dan lembaga penyelenggara serta pengawas pemilihan perlu terus ditingkatkan.

“Tujuannya bukan hanya bagi kesuksesan pesta demokrasi kita, tapi juga bagi keberhasilan pembagunan jangka menengah ke-III (2015-2019),” tutur Firmanzah.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja