Suap Tata Ruang, KPK Periksa Bupati Karawang

JAKARTA , SATUHARAPAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa Bupati Karawang Ade Swara dan istri setelah Operasi Tangkap Tangan KPK pada Jumat (18/7) pagi.

"Iya, benar," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat. Priharsa mengomentari pemeriksaan Ade Swara.

Ade Swara ditangkap bersama dua orang lain pada Jumat sekitar pukul 02.30 WIB di rumah dinasnya di Karawang, Jawa Barat.

Sebelumnya KPK sudah menangkap lima orang dalam operasi tersebut.

Dua orang yang ditangkap di rumah Bupati salah satunya adalah kerabat Bupati.

Sedangkan penangkapan lain terhadap tiga dilaksanakan di salah satu pusat perbelanjaan di Karawang pada Kamis (17/7) sekitar pukul 15.00 WIB.

Bersama lima orang itu, KPK ikut mengamankan barang bukti berupa uang tunai.

"Ada uang dolar Amerika Serikat, saya belum mendapat jumlah pastinya. Kalau dirupiahkan itu nilainya miliaran," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Uang itu diduga merupakan suap terkait dengan izin tata ruang.

Dijemput KPK

Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, dijemput Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (17/7) malam.

Informasi yang dihimpun Antara di lapangan, istri bupati dijemput anggota KPK di rumah dinas bupati di belakang kompleks Kantor Pemkab Karawang.

Bupati Karawang diduga dijemput di tempat lain karena saat anggota KPK mendatangi rumah dinas orang nomor 1 di Karawang itu, tidak ada di tempat.

Selain bupati dan istrinya, KPK juga menjemput beberapa orang yang diketahui saudara bupati beserta salah seorang pengusaha berinisial AS.

KPK melakukan operasi tangkap tangan diduga terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi atau berkaitan dengan penyuapan terkait dengan penerbitan Surat Permohonan Pemanfaatan Ruang (SPPR).

Dari rumah dinas bupati itu, petugas KPK menyita uang dolar Amerika Serikat senilai sekitar Rp 5 miliar serta berkas-berkas terkait dengan kasus yang diselidiki.

Setelah KPK meninggalkan rumah dinas bupati, tidak ada satu pun penghuni rumah dinas bupati setempat yang berkomentar.

Tidak ada satu pun pejabat Pemkab Karawang berada di rumah dinas bupati sepanjang Kamis (17/7) malam. Areal rumah dinas bupati justru ramai oleh kalangan pegiat lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan orang-orang dekat bupati.

Tak Terkait Pilplres

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menegaskan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Karawang yang mengamankan lima orang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres).

"Saya jelaskan OTT KPK tak ada kaitannya sama sekali dengan penyelenggaraan pilpres. Kelima orang yang diamankan, ada saudara bupati Karawang, ada juga dari swasta. Saya kira itu dulu. Bersabar dulu, nanti dijelaskan detailnya," kata Johan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta pada Jumat dini hari.

Sebelumnya beredar isu bahwa KPK mengamankan penyelenggara negara dan tim sukses salah satu pasangan calon presiden.

"Kami jelaskan karena begitu liar isu yang berkembang dan menyangkut beberapa pihak. Sejak maghrib banyak yang menanyakan kepada saya soal penangkapan terhadap orang-orang tertentu terkait pilpres," ungkap Johan.

Menurut Johan, kelima orang itu diduga melakukan tindak pidana korupsi. "Ikut diamankan juga sejumlah uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat," tambahnya.

Namun, menurut Johan, Bupati Karawang Ade Swara belum ikut diamankan KPK.

Selain di rumah bupati Karawang, penangkapan juga terjadi di satu pusat perbelanjaan di Karawang.

"Ada juga di mall di Karawang, setelah buka puasa dan yang ditangkap di mall ada tiga orang," ungkap Johan.

Hingga saat ini status kelimanya masih terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk memutuskan status mereka menjadi tersangka atau dilepaskan. (Ant)

Editor : Bayu Probo