Suriah Tandatangani Konvensi Senjata Kimia

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)  telah mengumumkan peningkatan secara formal pemerintah Suriah terikat dalam perjanjian pelarangan senjata kimia yang secara efektif mulai berlaku Sabtu (14/9).

Dengan demikian, Suriah menyatakan menerima Konvensi tahun 1992 tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya. Dan konsekuensinya, seluruh senjata kimia di negara itu harus dimusnahkan.

Sementara itu, Rusia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja bagi Suriah untuk menghancurkan semua stok senjata kimia di sana. Pada hari Kamis disebutkan bahwa Sekjen PBB menerima surat dari Damaskus yang memberitahukan bahwa Presiden Suriah, Bassar Al- Assad, akan menandatangani dan mematuhi Konvensi tentang Larangan Senjata Kimia.

Menurut juru bicara Sekretaris jenderal PBB, "Konvensi ini mulai berlaku (bagi Suriah) pada hari ke-30 setelah tanggal penetapan tersebut. Sekjen PBB, Ban Ki-moon menyatakan menyambut baik keputusan Suriah, dan kesepakatan yang dicapai Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, tentang kerangka kerja untuk pengamanan dan penghancuran stok bahan kimia dan senjata kimia Suriah.

Kedua Menlu telah berbicara selama tiga hari secara intensif di Jenewa, Swiss. Pada hari minggu ada keputusan yang cukup menyentak, yaitu adanya proposal Rusia untuk Damaskus agar menyerahkan senjata kimia dan menempatkan Suriah di bawah pengawasan internasional

Sementara itu, bukti yang dikumpulkan oleh tim PBB yang menyelidiki kemungkinan penggunaan senjata kimia di Suriah pada tanggal 21 Agustus sedang diperiksa oleh laboratorium di Eropa.

Perjanjian tersebut akan mencegah penggunaan senjata kimia di masa depan di Suriah dan membantu membuka jalan bagi solusi politik untuk menghentikan konflik bersenjata yang mengakibatkan penderitaan mengerikan pada rakyat Suriah, kata pernyataan Sekjen PBB itu.

Diharapkan Konferensi Jenewa II yang disponsori PBB dan Liga Arab akan bisa diselenggarakan, setelah kesepakatan pada Konferensi Jenewa I gagal dilaksanakan oleh kedua pihak. Dilaporkan, Sekjen Liga Arab, Lakhdar Brahimi, telah bertemu Lavrov dan Kerry di mana kertiganya membahas tentang penyelenggaraan konferensi tersebut. (un.org)