Suu Kyi Umumkan Rencana Pembebasan Tapol

YANGON, SATUHARAPAN.COM –  Pemimpin partai National League for Democracy (NLD) yang juga Penasihat Khusus Presiden Myanmar, Aung Suu Kyi, mengumumkan rencana pembebasan tahanan politik (tapol) dan aktivis.  

Seperti diberitakan situs berita Myanmar Irrawady News Magazine, hari Kamis (7/4)  Kantor Presiden menerbitkan pengumuman pertama  yang ditandatangani Aung San Suu Kyi, “Pembebasan tahanan politik, aktivis dan mahasiswa, merupakan prioritas mendesak bagi pemerintah rakyat,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

Pemerintah Myanmar – lewat pengumuman resmi tersebut – menjelaskan  ada tiga strategi yang digunakan. Strategi pertama yakni dengan mengacu kepada ketentuan  Pasal 204 (a) dari Konstitusi 2008 dan Pasal 401 (a) dari kode acara pidana yang menyebut presiden diberi kuasa memberikan pengampunan kepada tahanan.

Strategi kedua yakni mengacu kepada Pasal 204 (b) dari Konstitusi 2008 yang menunjukkan  presiden dapat memberikan amnesti sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, sebuah badan eksekutif yang kuat yang efektif di bawah kontrol militer.

Strategi terakhir yakni mengacu kepada mekanisme dari Pasal 494 Hukum Pidana yang menyatakan pemerintah dapat menarik tuntutan pidana yang dialami seorang tahanan politik dalam kasus yang sedang berlangsung dengan persetujuan pengadilan setempat.

 "Saat ini kami akan membebaskan tahanan politik, aktivis dan mahasiswa yang menghadapi tuduhan sesegera mungkin dengan menggunakan strategi pertama dan ketiga," kata pernyataan itu.

Menurut Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik (AAPP), di Myanmar ada 100 tahanan politik saat ini di balik jeruji besi dan lebih dari 400 menunggu persidangan, termasuk mahasiswa yang menghadapi tuntutan saat mereka melakukan protes di mana mereka menuntut reformasi pendidikan.

Dalam catatan situs berita BBC – saat Myanmar masih diperintah Thein Sein telah  membebaskan 102 tahanan, termasuk yang dipenjarakan atas tuduhan politik.  

Thein Sein membebaskan tahanan hari Jumat (22/1) dari penjara Insein di  Yangon, Myanmar kata seorang juru bicara presiden kala itu.

Di bawah kepemimpinan Thein Sein, pemerintah Myanmar telah membebaskan lebih dari 1.300 tahanan politik, meskipun masih terus memenjarakan aktivis dan pembangkang.

Kesibukan Suu Kyi

Setelah dilantik sebagai dalam beberapa jabatan di kabinet Myanmar yang baru bersama dengan Presiden Htin Kyaw, Suu Kyi tidak hanya bersiap  melakukan pembebasan bagi tahanan, namun dia bertemu dengan beberapa pejabat negara sahabat.

Hari Kamis (7/4) dia menemui Menteri Luar Negeri Kanada, Stephane Dion yang mengucapkan selamat kepada Myanmar yang berhasil membentuk pemerintahan sipil pertama dalam beberapa dekade dan pada transisi dari pemerintahan militer ke demokrasi. “Selalu sulit untuk membangun demokrasi yang kuat,” kata Dion pada konferensi pers bersama di   Naypyitaw, Myanmar.

"Myanmar harus berhasil membangun demokrasi. Sangat penting untuk Myanmar dan bagi dunia,” Dion menambahkan. Suu Kyi beberapa hari sebelumnya juga sempat menjamu Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Wang Yi, dan Menlu Italia, Paolo Gentiloni.   (irrawady.com/bbc.com).

Editor : Eben E. Siadari