Tahun 2014, Indonesia Beli Satelit Militer

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pejabat utama Indonesia membukakan mata bahwa komunikasi rentan disadap pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun TNI dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sudah melakukan enkripsi atas lalu lintas informasi, namun hal itu belum cukup karena satelit yang digunakan masih menggunakan Satelit Palapa yang notabene bukan lah satelit militer.

Satelit komunikasi militer mempunyai tingkat pengamanan yang maksimum untuk menangkal aksi penyadapan. Seperti dilansir oleh Jurnal Parlemen, Badan Anggaran (Banggar) DPR siap mendukung pengadaan satelit militer ini. Banggar sudah memberikan lampu hijau anggaran bagi pengadaan satelit tersebut.

Masalahnya, kata Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit, pemerintah belum mengajukan anggaran untuk itu. "Belum ada pengajuan secara resmi untuk pengadaan satelit militer yang dikabarkan segera dibeli pada tahun depan," ujar Ahmadi, Minggu, 14 Desember 2013.

Pada tahun 2012,  Kementerian Pertahanan (Kemhan) memang sempat pengajuan anggaran. Hanya saja, karena dananya belum tersedia program itu ditunda. Tapi, setelah ribut-ribut penyadapan Australia terhadap pejabat negeri ini, pengadaan satelit miiter itu dinilai tidak bisa ditunda lagi.

Namun begitu, anggota DPR Fayakhun Andriadi mengungkapkan, saat rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan, anggaran pengadaan satelit militer sudah dibahas meski belum terlalu detail. Sudah ada perkiraan dana yang dibutuhkan, yakni sekitar Rp 5-7 triliun. Dana sebesar itu akan dianggarkan dalam APBN Tahun 2014.

Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan Indonesia harus punya sendiri satelit militer yang bisa menangkal penyadapan. Selama ini militer Indonesia terpaksa menyewa alat dari pihak lain. Menhan ingin agar Indonesia memperkuat pembangunan pertahanan cyber.

Satelit militer itu akan dioperasikan oleh Kemhan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), Lemsaneg, dan Kepolisian RI.