Tak Bisa Dipungkiri Sektarianisme Telah Masuk Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Francisia Erry Seda mengatakan fenomena sektarianisme, baik di tingkat global ataupun lokal, telah banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia.

Menurut dia, secara istilah, sektarian terkait dengan semangat membela suatu sekte, mazhab, atau aliran. Bila menjadi satu isme, sikap sektarian melahirkan perilaku yang anti komunikasi, reaksioner, amat emosional, tidak kritis, angkuh dan anti dialog yang akan menyebabkan seseorang atau sekelompok membabi buta membela kelompoknya atau mazhabnya.

“Fenomena sektarianisme, baik di tingkat global ataupun lokal, tidak bisa dipungkiri telah banyak berpengaruh juga ke masyarakat Indonesia,” kata Francisia dalam siaran pers MAARIF Institute kepada satuharapan.com, di Jakarta, Rabu (27/5).

Pada tingkat global, dia menjelaskan, konflik Sunni dan Syiah yang eskalasi awalnya di Timur Tengah, telah menyusup masuk ke Indonesia. Di mana, sekitar 200-300 Warga Negara Indonesia (WNI) ikut berjihad ke Suriah dan bergabung dengan kelompok militan ISIS (Islamic State Iraq and Syria). “Pengaruh sektarianisme di Indonesia juga terlihat dari berbagai aksi penolakan yang disertai argumen keagamaan dan kekerasan,” kata Francisia.

Sementara, sektarianisme di tingkat lokal terlihat pada dibiarkannya nasib jama’ah Ahmadiyah di berbagai tempat di Indonesia. Di mana, banyak dari mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, padahal jama’ah Ahmadiyah itu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia yang seharusnya memiliki hak sama seperti WNI lainnya.

“Sektarianisme ini jelas-jelas membuat ekslusi sosial yang mengancam kehidupan banyak orang, terutama kelompok minoritas”, ucap Francisia.

Sosiolog dari UI itu pun menyampaikan fenomena konflik akibat sektarianisme juga terjadi pada konflik antara MTA (Majlis Tafsir Al-Qurán) dengan NU (Nahdhatul Ulama). Bahkan, sektarianisme kelompok keagamaan di tingkat lokal  juga tampak pada tetap kuatnya pelaksanaan berbagai peraturan daerah (perda) Syariah yang belum berakhir.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja