Tanyakan UPS, Ahok Bikin DPRD Panik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Adu 'teriak' anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok terdengar jelas hingga luar ruangan pertemuan lantai tiga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. 

 

Teriakan kedua kubu yang berseteru itu sontak mengejutkan banyak pihak di sekitar ruangan, termasuk jajaran pejabat daerah yang mengikuti acara mediasi antara DPRD dan Pemprov DKI terkait perseteruan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

 

"Suasananya tegang di dalam, saya keluar langsung lemes," ujar salah satu pegawai negeri sipil yang tak mau disebutkan namanya kepada satuharapan.com di Kantor Kemendagri, Kamis (5/3) siang seusai mediasi berlangsung. 

 

Pertemuan antara DPRD dan Pemprov siang ini memang berujung dead-lock (buntu). 

 

Setelah dikonfirmasi di Balai Kota terkait perseteruan sengit pejabat kerah putih tersebut, Ahok menyatakan ketegangan itu bermula ketika ia menanyai Wali Kota Jakarta  Barat, Anas Effendi perihal pengadaan UPS yang nilainya fantastis. 

 

"Saya iseng tunjuk Wali Kota Jakarta Barat, 'hey pak wali, kamu kenapa anggarkan Rp 4,2 miliar per kelurahan untuk UPS? Kamu jawab sekaran, itu ups hasil kamu bahas dengan DPRD apa dengan kami (Pemprov, Red)' lalu dia nggak mau berdiri. Terus saya suruh Pak Anas berdiri. Rupanya waktu dia berdiri, DPRD-nya yang panik dan langsung marah-marah. Mereka marah-marah, tapi saya senyum-senyum saja kok," ujar Ahok kepada awak media sambil tertawa. 

 

Ahok menjelaskan, Wakil Ketua DPRD M Taufik lah yang meminta untuk mengakhiri pertemuan siang hingga berujung dead-lock. 

 

Rapat pun ditutup oleh Sekretari Jenderal (Sekjen) Kemendagri. Namun sebelumnya, kata Ahok, Abraham Lulung dari Fraksi PPP meneriaki Gubernur DKI tak berlaku adil dan diskriminatif. 

 

"Lulung bilang DPRD setuju e-budgeting, tapi mereka menanyakan kenapa yang dimasukkan e-budgeting itu yang versi gubernur, sedangkan yang versi DPRD nggak dimasukin. Kalau saya nggak jelasin ini seolah-olah memang ada dua versi padahal APBD kan cuma ada satu versi," ujar Ahok. 

 

Setelah debat kusir yang alot, Ahok mengaku tetap akan menerapkan sistem e-budgeting agar tujuan transparansi dana tercapai. 

 

"Kalau ga ada e-budgeting kita ga pernah tau masalah ini," kata Ahok. 

 

Ahok juga mempersilakan anggota dewan untuk tidak mencabut hak angket supaya kebenaran terungkap di jalur hukum.