Temui Presiden, PBNU Siap Bantu Pemerintah Atasi Radikalisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)‎ menyatakan siap menjadi mitra Pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi berbagai aliran menyimpang, seperti radikalisme.

"PBNU baru bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan terimakasih karena beliau membuka Muktamar ke-33 NU kemarin. Kami sampaikan hasil-hasil yang dicapai dan kami siap melakukan kemitraan dengan Pemerintah untuk mengatasi masalah seperti aliran menyimpang, radikalisme," ‎ucap Rais Aam PBNU, Kiai Haji Ma'aruf Amin‎, ‎usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).

Selain itu, kata dia, organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu juga siap membantu Pemerintah menghadapi permasalahan ekonomi seperti yang saat ini tengah terjadi.

‎"Kami juga siap bantu pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi,‎" kata Ma'aruf.

Dialog Lintas Agama

‎Menam‎bahkan, Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, Said Aqil Siradj, menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan susunan lengkap kepengurusan PBNU 2015-2020 kepada Presiden Jokowi. Menurut dia, Presiden Jokowi mendoakan agar PBNU lebih baik dan bermanfaat bagi Republik Indonesia pada hari-hari mendatang.

"Kami juga meminta Presiden Jokowi hadir di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Sabtu (5/9), untuk pengukuhan pengurus PBNU," ujar Said Aqil.

"Jadi pengurus ini sudah diterima dan diakui Pemerintah," dia menambahkan.

Sementara, Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini, mengatakan Presiden Jokowi‎ meminta PBNU mengawali dialog lintas agama untuk mengokohkan silaturahmi dan persaudaraan kebangsaan. Menurut Presiden Jokowi, PBNU harus tampil di garis terdepan.

"Presiden minta PBNU mengawali dialog lintas agama untuk mengokohkan silahturahmi ukhuwah persaudaraan kebangsaan. Menurut Presiden Jokowi PBNU harus tampil di depan," tutur Helmy.

Editor : Eben E. Siadari