Tim Jokowi-JK Ingin Hati-Hati Kaji Harga BBM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kami ingin hati-hati dalam mengkaji seluruh implementasi terkait masalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal tersebut diucapkan Deputi Tim Transisi Joko Widoodo-Jusuf Kalla bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Hasto Kristiyanto saat dijumpai di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).

"Masalah kenaikan BBM, kami ingin hati-hati mengkaji sluruh implementasinya. Ada dua hal yang kami lihat dari instrumen fiskal, yakni keseimbangan primer yang defisit sejak dua tahun lalu dan total penerimaan minyak dan gas (migas) yang berbeda dari tahun sebelumnya," ucap Hasto.

"Bila dilihat dari keseimbangan primer yang defisit, seluruh penerimaan negara dikurangi pengeluaran di luar untuk membayar bunga utang itu sudah negatif, apalagi dipakai bayar utang. Sedangkan penerimaan migas yang berbeda terlihat selepas tahun 2010. Di 2010 kita sudah mendekati, namun setelah itu kita negatif," Hasto menambahkan.

Artinya, lanjut Deputi Tim Transisi Jokowi-Jk bidang APBN itu, sektor migas dengan produksi di atas 800 ribu barel/hari tidak memberi dampak postitif pada APBN.

"Bila total penerimaan migas ditambah Pajak Penghasilan (PPh) lalu dikurangi pembagian hasil ke daerah dan subsidi BBM maka hasilnya negatif," kata dia.

Menurut Hasto terdapat perbedaan fundamental, karena saat itu PDIP mengkritisi untuk tidak menaikkan harga BBM.

"Meski demikian, mengingat Jokowi-JK mendapat dukungan rakyat, jadi keputusan yang berat itu harus diambil dengan mendahulukan kepentingan rakyat," dia menjelaskan.

Reformasi Pajak

Selanjutnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK itu menyampaikan akan mengambil langkah stimulan guna mendorong agar reformasi perpajakan dapat terus berjalan.

"Kita lihat ada jarak total penerimaan pajak. Misalnya, dari PPh orang per orang baru 22 persen dari total potensi yang ada. Sehingga harus ada upaya stimulan guna mendorong aparat pajak menjalankan tugas patriotik dalam melakukan law inforcement," tutup dia.

Hasto pun menyampaikan arahan yang diberikan JK terkait pembentukan kabinet pada pemerintahan mendatang. Menurutnya, kabinet mendatang tidak bicara mengenai "kurus dan gemuk".

"Kabinet mendatang harus bicara tentang komitmen yang menjaga dan membawa pemerintahan lebih efektif dan bekerja untuk rakyat, serta berani mengambil inisiatif baru mendukung ekonomi kerakyatan," tutur dia.

Overlapping Kementerian

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK bidang APBN itu melihat adanya permasalahan overlapping dalam susunan kementerian yang kini tengah berjalan.

"Misalnya, ada kementerian yang menjalankan fungsi pendidikan dan kemiskinan, padahal itu bukan bagian kementerian tersebut," kata dia.

"Jadi harus ada suatu integrasi baik vertikal atau horizontal dengan kementerian lain. Kalay terkait struktur kabinet dan jumlah menteri sepenuhnya kewenangan Jokowi-Jk," Hasto menambahkan.

Dengan begitu, ia mengharapkan tidak ada jarak antara keputusan yang diambil pemerintah dengan harapan rakyat.

Editor : Bayu Probo