Tim Jokowi-JK: Pengerahan Babinsa Cederai Demokrasi

BANDA ACEH, SATUHARAPAN.COM – Tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyesalkan pengerahan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memengaruhi masyarakat agar memilih pasangan capres-cawapres tertentu, karena akan mencederai demokrasi di Indonesia.

Koordinator Pemenangan Jokowi-JK wilayah Jabar Mayjen (Purn) TNI Supiadin AS dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Banda Aceh, Kamis (5/6), meminta kasus tersebut diusut tuntas karena mencederai proses demokrasi.

“Apa yang disampaikan Presiden dan Panglima TNI juga belum kering, tapi Babinsa sudah melanggarnya. Pertanyaannya, apakah ini memang kenakalan prajurit atau ada pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi ini,” kata Supiadin.

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh anggota Babinsa tersebut jelas melanggar UU Pemilu, serta melawan perintah Panglima TNI, bahkan menyepelekan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Babinsa sudah melanggar. Entah tidak mendengar kalimat presiden atau sengaja menyampingkannya,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar unsur pimpinan TNI mengambil tindakan tegas kepada para prajuritnya yang melakukan pelanggaran. Dia juga meminta adanya klarifikasi atas tindakan yang dilakukan anggota Babinsa tersebut.

“Danramil harus bertanggung jawab mengusut perilaku anak buahnya, bahkan Kodim dan Kodam pun harus mengusut. Jika perlu KSAD dan Panglima TNI turun tangan,” tegas Supiadin.

Ia mengaku merasa prihatin atas tercederainya rangkaian pilpres karena seharusnya kedua pasangan capres cawapres bertarung secara fair dan menghindari praktik-praktik kotor.

“Warga negara punya hak pilih yang tidak boleh diseragamkan, hak warga negara adalah hakiki. Mari bersaing dengan cara bertanding, setelah bertanding kemudian bersanding kembali untuk membangun bangsa,” katanya.

Sementara itu, TNI Angkatan Darat akan mengusut tentang dugaan keberpihakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Jakarta Pusat dengan melakukan pendataan terhadap warga dan mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres yang ikut dalam Pilpres 9 Juli 2014.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Andika Perkasa, Kamis, menjelaskan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman telah memerintahkan pengusutan tuntas kasus tersebut setelah menerima laporan adanya pemberitaan di media massa.

“Sebagai tindak lanjut, Kepala Staf TNI AD langsung memerintahkan Asisten Operasi Kasad dan Wakil Asisten Pengamanan Kasad untuk melakukan `teleconference` dengan seluruh Pangdam guna menekankan sekali lagi ke jajaran masing-masing tentang posisi netral prajurit TNI AD pada Pemilihan Presiden 2014,” katanya.

Ia menyatakan, KSAD sudah berulang kali mengatakan agar netralitas prajurit TNI AD dijaga dalam Pemilu 2014. Hal itu dilakukan sejak sebelum dilaksanakan pemilu legislatif beberapa bulan lalu.

“KSAD akan tetap memegang komitmen tersebut untuk memastikan Pemilihan Presiden 2014 berlangsung tanpa ada intervensi dan tekanan dari pihak mana pun, termasuk dari prajurit TNI AD sendiri. Jadi Kepala Staf TNI AD sangat serius dalam menangani dugaan keberpihakan Babinsa di Jakarta Pusat kepada calon presiden tertentu dan akan memberi sanksi kepada mereka sesuai temuan dalam pemeriksaan,” ucapnya. (Ant)