Tokoh Lintas Agama: Cegah Insiden Tolikara Merambah Ke Tempat Lain

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sejumlah tokoh lintas agama yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan insiden yang terjadi pada saat pelaksanaan solat Idul Fitri, di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7) pagi. Namun, karena situasi sudah kondusif mereka menyerahkan kepada pemerintah dalam penegakan hukum terkait kasus tersebut.

“Kami semua menyesalkan kejadian di Tolikara dan masalah Tolikara sudahlah jangan sampai diulang lagi, jangan sampai dibesar-besarkan, sebab di Tolikara sudah selesai, sudah mulai kondusif, sudah mulai dingin,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Agil Siraj kepada wartawan seusai silaturahmi tokoh agama dengan Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7) petang.

Yang penting, lanjut Agil Siraj, ke depan bagaimana  mengantisipasi agar tidak merambah ke daerah-daerah tempat lain, sebab tidak menutup kemungkinan di tempat lain ada provokasi terjadi balas dendam yang tidak kita inginkan.

Ketua Umum PBNU itu meminta pemerintah harus bersungguh-sungguh memberikan perhatian dan melakukan penanganan insiden yang terjadi di Tolikara itu.

Untuk itu, para tokoh agama, lanjut Agil, akan menyampaikan kepada publik bahwa peristiwa yang amat disayangkan terjadi di Tolikara itu haruslah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Karenanya, pemerintah dituntut untuk mampu mengungkap faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut agar tidak lagi terulang.

“Semua pihak diharap mendukung dan mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah dalam penegakan hukum terkait kasus ini. Setiap pelaku kerusuhan dan perusakan yang menimbulkan korban harus diproses hukum termasuk di dalamnya aktor intelektual di belakangnya. Penegakan hukum itu juga termasuk menindak aparat keamanan yang menyalahi prosedur,” tegas Agil Siraj.

Para tokoh agama, kata Ketua Umum PBNU itu, juga meminta pemerintah untuk secepatnya melakukan rehabilitasi dengan membangun kembali fasilitas ibadah, memperbaiki fasilitas umum, dan sarana perekonomian termasuk para korban.

Ia menyebutkan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya ini namun sebaiknya berkoordinasi dengan pihak otoritas demi kelancaran dan ketertiban.

Dalam pertemuan dengan Presiden dan Wakil Presiden itu hadir tokoh agama dari dari berbagai kalangan, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al Washliyah, PGI, KWI, Hindu, Budha, dan Matakin (Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia).

Para tokoh agama itu, kata Agil, meminta semua pihak  menjunjung tinggi konstitusi, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kerukunan dan kedamaian.

“Tindakan yang menyesatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI harus dihindari karenanya setiap peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah harus sejalan dengan amanat konstitusi,” kata Agil Siraj.

Para tokoh agama juga mengingatkan media massa agar seyogyanya turut menciptakan suasana yang kondusif dengan pemberitaan yang efektif, akurat, dan mempraktekkan jurnalisme damai atau jurnalisme sadar konflik.

“Kami juga mengimbau semua pihak agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemimpin ormas keagamaan, maupun masyarakat umum  untuk meningkatkan dialog dalam rangka menjaga keharmonisan dan kerukunan hidup antar umat beragama,” pungkas Agil. (setkab.go.id)

Editor : Eben E. Siadari