Transportasi Antarpulau Perlu Dihidupkan Kembali

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Riset Pusat Kajian-Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM), Suhana, mengatakan transportasi antarpulau harus dihidupkan kembali. Dulu, kapal perintis bisa melayani pulau-pulau kecil, tapi sekarang sudah tidak ada lagi.

“Transportasi antarpulau tidak jalan, padahal itu penting untuk pengiriman bahan pangan, misalnya dalam perdagangan hasil kopi, kopra, atau hasil pertanian lainnya,” kata Suhana dalam acara peluncuran dan bedah buku Bukan Bangsa Kuli di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (29/8),

Suhana menceritakan pada sekitar tahun 2010 atau 2011 Jakarta kekurangan ikan patin sehingga harus impor dari Tiongkok. Padahal di Jambi sedang panen dalam jumlah besar. Jakarta memilih impor dari Tiongkok karena ongkosnya lebih murah daripada biaya pengiriman dari Jambi. Suhana menyebut kenyataan seperti itu sebagai masalah besar.

Suhana mengakui, saat ini sebagian penumpang tidak lagi berminat naik kapal laut. Selain biaya lebih mahal, juga memakan waktu perjalanan yang lama. Pesawat terbang atau kereta api lebih dipilih sebagai moda transportasi.

“Kalau memang sudah tidak ada penumpang yang mau naik kapal laut, agar penggunaan kapal laut dialihkan untuk mengangkut barang, bukan lagi untuk penumpang. Ini supaya perdagangan antarpulau kembali berjalan,” usulnya.

Kebutuhan pangan dunia akan protein menurut Suhana sekitar 30-40 persen sumbernya dari ikan, sementara Indonesia selalu mengekspor ikan yang kualitasnya bagus, ikan berkualitas berlomba-lomba diekspor pemerintah demi meraup devisa.

“Kita memberikan makanan yang baik untuk negara lain, sementara ikan yang matinya setahun lalu (misalnya ikan asin, Red) masih dikonsumsi oleh masyarakat kita, yang gizinya tentu sudah tidak ada. Sementara cara menjualnya di pasar pun digeletakkan begitu saja di tanah, sangat kotor sekali,” kata dia menyesalkan.

Suhana juga mengusulkan sebaiknya yang lebih banyak diekspor ke luar negeri ikan hias, sedangkan ikan untuk konsumsi sebagian besarnya untuk konsumsi masyarakat terlebih dahulu, guna perbaikan gizi sumber daya manusia (SDM).

Mennurut Suhana bukan berarti Indonesia tidak melakukan ekspor sama sekali, hanya saja diperlukan strategi. Ikan segar harus dikonsumsi oleh masyarakat sendiri, karena ikan tersebut sudah disubsidi pemerintah. Disubsidi dalam arti bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan nelayan untuk melaut menggunakan BBM subsidi.

Bahkan budidaya ikan juga disubsidi, yaitu pakan ternaknya. Tetapi hasil panennya yang kualitasnya baik itu malah diekspor 100 persen ke luar negeri.

Beberapa Kemajuan di Bidang Kelautan

Kepala Sub-bidang Kerja Sama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Shahandra Hanitiyo dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa Indonesia  boleh berbangga karena ada beberapa pencapaian di bidang kelautan.

Shahandra yang merupakan cucu Perdana Menteri Indonesia, Djuanda Kartawidjaja, pencetus Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 mengatakan lembaga kelautan dan perikanan (KKP) kita sudah berdiri sejak zaman Presiden Gus Dur, kurang lebih sudah 15 tahun.

Ia kemudian menjelaskan sebelum ada KKP, laut Indonesia banyak ilegal fishing, yang kerugiannya hampir Rp 30 triliun tiap tahun. Akan tetapi ia tidak memungkiri ketika tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke KKP, jumlah kerugian yang terdata malah mencapai tiga kali lipat.

Bagaimanapun juga, kemajuan yang ia maksud adalah data yang sudah berhasil didokumentasikan dan transparansi yang semakin terbuka.

Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia berada di peringkat kedua dalam bidang perikanan tangkap, pertama Tiongkok. Itu harus dipertahankan, yang berarti dunia mengakui hasil laut Indonesia.

Terkait rencana Giant Sea Wall menurut Shahandra, apapun upaya yang dilakukan untuk menggerus wilayah laut, baik itu Giant Sea Wall maupun reklamasi pantai, pasti akan berdampak bagi laut.

“Saya masih ragu, mungkin secara perekonomian akan menguntungkan, tetapi dari segi kelautan pasti akan ada dampaknya karena proyek itu menduduki wilayah laut, misalnya merusak ekosistem laut,” kata dia.

Editor : Sotyati