Tunda Pelantikan BG, Demokrat: Jokowi Ikuti Saran SBY

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Fraksi Partai Demokrat di DPR mengapresiasi penundaan pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), karena bisa menyelamatkan Presiden, Kepolisian, dan KPK.

"Akhirnya Presiden Jokowi memilih mengikuti saran Ketua Umum Demokrat SBY dan Fraksi Partai Demokrat DPR untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukrianto melalui pesan Blackberry di Jakarta, Jumat (16/1).

Menurut dia, pendapat Fraksi Partai Demokrat dalam berpolitik berdasarkan kepada pemikiran yang rasional dan selalu berdiri dalam kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

"Walaupun sejak awal Fraksi Partai Demokrat merupakan satu-satunya fraksi di DPR yang mempunyai sikap berbeda dalam menyikapi usulan Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar dia.

Didik mengatakan sehubungan dengan keputusan Presiden tersebut, tentunya KPK harus segera melakukan proses hukum terhadap Budi Gunawan agar segera didapatkan kepastian hukum atas apa yang disangkakan tersebut.

Selain itu, kata Didik, dengan keputusan tersebut memberikan kesempatan dan ruang yang cukup bagi Budi Gunawan agar fokus melakukan pembelaan atas sangkaan KPK terhadapnya.

"Negara Indonesia adalah negara hukum maka sudah tepat bahwa hukum menjadi panglimanya," ujar dia.

Didik menjelaskan setiap langkah dan keputusan politik bukan hanya didasarkan kepada suatu prosedural semata.

Namun menurut Didik, moral justice juga menjadi ukuran yang tidak boleh ditinggalkan agar keputusan politik tersebut mempunyai kemanfaatan buat bangsa dan negara.

"Meneguhkan dan melanjutkan budaya ketatanegaraan yang bersih dari korupsi adalah jalan yang terbaik untuk membangun Indonesia yang adil dan beradab," ujar dia. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja