Turki akan Hapus Jabatan Perdana Menteri

ISTANBUL, SATUHARAPAN.COM - Turki akan menghapus jabatan perdana menteri dalam perubahan bersejarah berdasarkan proposal yang didukung pemerintah untuk mewujudkan sistem presidensial baru, kata seorang menteri kabinet pada Kamis (17/11).

Menteri Kehutanan dan Perairan Veysel Eroglu mengatakan kemungkinan akan ada satu atau dua wakil presiden di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam format baru itu, yang kemungkinan akan diserahkan untuk referendum tahun depan.

“Tidak akan ada perdana menteri dalam sistem baru,” ucapnya kepada kantor berita pemerintah Anadolu.

“Secara umum akan ada presiden dan di sampingnya mungkin wakil presiden seperti di Amerika Serikat. Kita mungkin memiliki lebih dari satu wakil presiden,” katanya.

Erdogan, yang terpilih sebagai presiden pada 2014 setelah sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri selama lebih dari satu dekade, menginginkan jabatan kepresidenan yang kuat, mirip dengan Prancis atau Amerika Serikat.

Partai Keadilan dan Pembangunan (Justice and Development Party/AKP) Erdogan membutuhkan sedikitnya 330 suara dalam parlemen yang berisi 550 kursi untuk menggelar referendum untuk mengesahkan perubahan tersebut.

Eroglu memprediksi bahwa usulan perubahan tersebut akan dibawa dalam referendum pada musim semi tahun depan, dengan dukungan dari anggota parlemen dari partai oposisi Partai Gerakan Nasionalis.

Kubu lawan mengatakan bahwa sejak dia terpilih, Erdogan menjadi presiden eksekutif de facto dan berpendapat bahwa usulan perubahan bisa memungkinkan Turki mewujudkan kekuasaan tunggal.

Sebelum Erdogan menjadi kepala negara, perdana menteri Turki dipandang sebagai yang nomor satu tapi Perdana Menteri Binali Yildirim sebagian besar hanya bertindak sebagai bawahannya.(Ant/AFP)

Editor : Eben E. Siadari