UE Ancam Sanksi RD Kongo Jika Tidak Gelar Pemilu

Gambar yang diambil dari AFPTV 18 Agustus 2016 menunjukkan polisi mencoba meredam protes pada 17 Agustus 2016 di Kota Beni, di Republik Demokratik Kongo (RDK) timur. Tiga orang, termasuk seorang polisi, tewas 17 Agustus 2016 dalam bentrokan di kota tersebut setelah sebuah pembantaian memicu tuduhan pemerintah tidak bisa menjaga keamanan. (Foto:/ AFP PHOTO/ Charly Kasereka)

BRUSSEL, SATUHARAPAN.COM â Uni Eropa (UE) pada Senin (17/10) akan meminta agar Republik Demokratik (RD) Kongo menyelenggarakan pemilu pada awal tahun depan atau menghadapi sanksi baru, ungkap sumber diplomatik Uni Eropa, Jumat (14/10).

Bentrokan mematikan mengguncang ibu kota Kinshasa pada September saat oposisi meminta Presiden Joseph Kabila, yang telah berkuasa sejak 2001, untuk mengundurkan diri di tengah kekhawatiran bahwa ia ingin terus berkuasa meski masa jabatannya berakhir pada Desember 2016.

Seorang diplomat Uni Eropa pada Jumat mengatakan bahwa beberapa menteri luar negeri yang menggelar pertemuan di Luksemburg pada Senin akan menyusun daftar orang-orang yang diyakini menentang pemilu tersebut.

âKami memerlukan cukup bukti untuk memberikan sanksi kepada mereka,â kata sang diplomat, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, menunjuk kepada âorang-orang di lingkaran Kabilaâ sebagai kemungkinan target.

Diplomat Uni Eropa lain menyatakan bentrokan yang menewaskan sedikitnya 50 orang pada September menandai âsebuah perubahan dalam permainanâ dan aksi tambahan harus dipertimbangkan.

Tak lama setelah pembunuhan tersebut, Washington memasukkan dua sekutu dekat Kabila - komandan militer Mayor Jenderal Gabriel Amisi Kumba dan mantan inspektur kepolisian Jenderal John Numbi - ke dalam daftar hitam sanksinya karena merongrong demokrasi. (AFP/Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum