Ukraina: Moskow Menganiaya Warga Ukraina Dengan Dekrit Status Kewarganegaraan

KIEV, SATUHARAPAN.COM-Ukraina menuduh Rusia pada hari Jumat (21/3) secara ilegal menekan warga Ukraina di wilayah yang diduduki untuk mengubah status hukum mereka atau pergi, dan mengatakan akan melaporkan praktik tersebut ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Rusia - yang menguasai hampir seperlima wilayah Ukraina - mengeluarkan dekrit presiden pada hari Kamis (20/3) yang mengatakan warga Ukraina yang tinggal "di Rusia tanpa dasar hukum" harus "mengatur" status mereka paling lambat 10 September.

Tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan mengatur, meskipun Rusia telah menekan warga Ukraina di wilayah tersebut untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia.

Heorhii Tykhyi, juru bicara kementerian luar negeri Ukraina, mengatakan tindakan itu adalah "tindakan tercela."

"Ini adalah langkah lain dalam kampanye diskriminasi, penganiayaan, dan pemindahan paksa warga Ukraina dari tanah air mereka, atau memaksa mereka untuk memperoleh status warga negara asing," katanya dalam sebuah pengarahan di Kiev.

Rusia, yang secara teratur membantah tuduhan melakukan pelanggaran, tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dikirim ke kementerian luar negerinya.

Keputusan Presiden Vladimir Putin memengaruhi warga Ukraina yang tinggal di semenanjung Krimea - yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 - serta wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson yang diduduki.

Moskow secara sepihak mendeklarasikan wilayah Ukraina sebagai wilayah Rusia pada tahun 2022 setelah meluncurkan invasi skala penuhnya.

"Ukraina ... mengajukan banding ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan persyaratan untuk mempertimbangkan keputusan ini sebagai bukti tambahan kejahatan perang oleh pimpinan Federasi Rusia," kata Tykhyi.

Pada bulan Maret 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin dan komisioner hak-hak anak, Maria Lvova-Belova, dengan tuduhan mendeportasi anak-anak secara ilegal dari Ukraina.

Kiev mengatakan telah secara resmi mengonfirmasi penculikan ilegal setidaknya 19.000 anak oleh Rusia sejak Moskow melancarkan perang skala penuh. Rusia mengatakan pihaknya membantu anak-anak tersebut meninggalkan zona perang. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti