UNICEF Minta Taliban Cabut Larangan Pendidikan Anak Perempuan

KABUL, SATUHARAPAN.COM-Badan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa)untuk anak-anak pada hari Sabtu (22/3) mendesak para penguasa Taliban Afghanistan untuk segera mencabut larangan pendidikan anak perempuan yang masih berlaku untuk menyelamatkan masa depan jutaan orang yang telah kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021.

Permohonan UNICEF ini muncul saat tahun ajaran baru dimulai di Afghanistan tanpa anak perempuan yang lulus dari kelas enam. Larangan tersebut, kata badan tersebut, telah merampas hak 400.000 anak perempuan lagi untuk mendapatkan pendidikan, sehingga totalnya menjadi 2,2 juta.

Afghanistan adalah satu-satunya negara di dunia yang melarang pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan, sementara Taliban membenarkan pelarangan tersebut dengan mengatakan bahwa pelarangan tersebut sesuai dengan interpretasi mereka terhadap Syariah, atau hukum Islam.

"Selama lebih dari tiga tahun, hak-hak anak perempuan di Afghanistan telah dilanggar," kata Catherine Russell, direktur eksekutif UNICEF, dalam sebuah pernyataan. "Semua anak perempuan harus diizinkan untuk kembali bersekolah sekarang. Jika anak-anak perempuan yang cakap dan cerdas ini terus ditolak pendidikannya, maka dampaknya akan berlangsung selama beberapa generasi."

Pelarangan pendidikan bagi anak perempuan akan merugikan masa depan jutaan anak perempuan Afghanistan, katanya, seraya menambahkan bahwa jika pelarangan tersebut berlanjut hingga tahun 2030, "lebih dari empat juta anak perempuan akan kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan di luar sekolah dasar." Konsekuensinya, tambahnya, akan menjadi "bencana besar."

Russell memperingatkan bahwa penurunan jumlah dokter dan bidan perempuan akan membuat perempuan dan anak perempuan tidak mendapatkan perawatan medis yang penting. Situasi ini diperkirakan akan mengakibatkan sekitar 1.600 kematian ibu tambahan dan lebih dari 3.500 kematian bayi. "Ini bukan sekadar angka, ini mewakili nyawa yang hilang dan keluarga yang hancur," katanya.

Pemerintah Taliban Afghanistan awal tahun ini tidak menghadiri konferensi global yang diselenggarakan Pakistan, tempat peraih Nobel Malala Yousafzai mengecam kondisi hak-hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan sebagai apartheid gender. (AP)

Editor : Sabar Subekti