UU Amnesti Berlaku Senin ini di Ukraina untuk Membebaskan Demontran Yang Ditahan

KIEV, SATUHARAPAN.COM - Sebuah undang-undang tentang amnesti yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap ratusan demonstran Ukraina yang pro Uni Eropa akan mulai berlaku pada hari Senin (178/2). Demikian dikatakan pihak berwenang  Ukraina, hari Minggu.

Tuntutan akan dihapusakan terhadap demonstran yang ditahan atau mereka yang didakwa melakukan kejahatan selama unjuk rasa anti pemerintah di Ukraina antara 27 Desember dan 2 Februari. Demikian sebuah pernyataan yang diposting dalam situs penuntut umum Ukraina.

Namun pernyataan itu tidak menyebutkan secara khusus berapa banyak demonstran akan mendapatkan amnesti. Kepala Kejaksaan Ukraina mengatakan pada awal Februari bahwa total ada 259 demonstran yang akan menerima grasi dalam perjanjian yang dibuat.

Pengumuman ini muncul sebagai pertanda bahwa pihak oposisi Ukraina telah memenuhi tuntutan pemerintah untuk membuka blokir jalan yang menutup kantor balai kota di Kiev, yang telah diduduki oleh demonstran selama lebih dari dua bulan. Hal itu sebagai syarat diberikannya amnesti.

Demonstran menarik diri dari bangunan itu pada hari Minggu (16/2) sore. Namun mengancam akan menduduki kembali jika pihak berwenang tidak segera memenuhi janji membatalkan tuduhan terhadap aktivis politik.

Para pengunjuk rasa juga meninggalkan jalan Gruskevsky di Kiev, tempat terjadinya bentrokan paling kejam yang melukai lebih dari 200 orang di kedua sisi, dan menyebabkan tiga pengunjuk rasa meninggal pada bulan lalu. Keputusan demomnstran itu sebagai bagian dari kesepakatan untuk meredakan ketegangan di ibu kota Ukraina.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, menyambut pembukaan blockade di  Balai Kota pada hari Minggu sebagai upaya meredakan konflik antara pemerintah dan oposisi yang telah melanda negara itu sejak November.

Protes meletus di Ukraina setelah Presiden Viktor Yanukovych menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa, bahkan justru menandatangani paket bantuan US$ 15 miliar dengan Rusia sebagai gantinya.

Demonstrasi awalnya melampiaskan kemarahan pada kesepakatan perdagangan ditunda, tapi dengan cepat berubah menjadi gerakan protes anti pemerintah yang meluas di negeri itu. (ria.ru)