Wagub DKI: KJP Banyak yang Belum Tepat Sasaran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dianggap bermasalah dari segi pembagiannya, peruntukkan dan penggunaannya. Pasalnya pihak komite sekolah, seperti dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama tidak mau membuka nama-nama penerima KJP tersebut.

Merasa ada masalah dalam pelaksanaan program tersebut, Basuki telah meminta bantuan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memeriksa pelaksanaan program.

“Memang ada masalah, makanya kita minta bantuan ICW untuk lihat. Tetapi masalahnya di lapangan, sekolah tidak mau tempel nama-nama siswa yang menerima KJP di sekolah,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa (1/4).

Sebagai informasi, ICW menemukan adanya penyimpangan sebesar 19,4 persen baik pada peruntukan, penggunaan, maupun pungutan liar  sebesar Rp 50 ribu. Hal itu disampaikan pada oleh ICW di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (31/3).

Oleh sebab itu, Pemprov DKI, sebagaimana disampaikan Basuki, akan memasang daftar nama-nama siswa penerima KJP di website, sesuai dengan yang dirapatkan dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Lasro Marbun, Selasa (1/4).

“Sesuai dengan tadi kita rapat dengan Kadisdik, kita ingin kerja sama dengan KPK dan ICW supaya bisa duduk bersama,” ujarnya.

Banyaknya sekolah SMA yang melaporkan uang dari KJP kurang, bahkan untuk membayar uang sekolah tidak sampai setengahnya mampu dibayarkan, Basuki berencana menaikkan  nilainya.

“Ada laporan KJP kurang dari setengah, makanya nilainya mau kita naikkan. Kalau tidak kita naikkan, bagaimana cara orang yang tidak mampu itu nombokin setengahnya,” kata Basuki.

Belum lagi ada laporan bahwa KJP ada  yang salah sasaran dalam pembagiannya. Basuki menduga itu ada permainan oknum dari komite sekolah, misalnya dananya sudah ada, namun bukan diberikan kepada anak didik penerima, melainkan diambil oknum tersebut.

Tetapi Basuki berjanji akan mendata nama-nama siswa yang menerima KJP dan menempelkannya di sekolah yang bersangkutan, supaya nantinya komite sekolah bisa meneruskan menyampaikan kepada anak didik yang menerima.

“Kalau salah sasaran biar kita tempelin, nanti komite sekolah yang bicara, tetapi warga juga harus bantu melaporkan. Jangan sampai ada yang dapat lebih diam-diam, tidak dapat baru ribut, kita laporkan terus kok, nanti kita juga terus evaluasi,” tandasnya.

Editor : Bayu Probo