Walau Ditentang, Filipina Tetap Tawarkan 8 Pangkalan ke AS

Demonstran berdemo di depan Kedutaan Besar AS melawan Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (Enhanced Defense Cooperation Agreement/EDCA) di Manila pada 14 Januari 2016. Filipina berencana menawarkan kepada militer AS untuk menggunakan delapan pangkalan mereka, kata seorang juru bicara militer pada 13 Januari, setelah Mahkamah Agung Filipina mengukuhkan perjanjian keamanan dengan Washington menyusul peningkatan ketegangan dengan Tiongkok. AFP PHOTO/Jay Directo

(kiri ke kanan) Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin, Menteri Luar Negeri Filpina Albert Del Rosario, serta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menggelar pertemuan di Benjamin Franklin Room, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, DC pada 12 Januari 2016. AFP PHOTO/Paul J. Richards

Aktivis memajang plakat dalam protes di depan Mahkamah Agung di Manila pada 12 Januari 2016. AFP PHOTO/Noel Celis

FILIPINA, SATUHARAPAN.COM – Filipina akan menawarkan delapan pangkalan militernya untuk digunakan oleh pasukan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan juru bicara militer pada hari Rabu (13/1) setelah Mahkamah Agung negara kembali menegakkan perjanjian keamanan yang disepakati dengan Washington dalam menghadapi ketegangan yang meningkat dengan Tiongkok.

“Fasilitas ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan”, kata juru bicara militer Kolonel Restituto Paradila. Dia menambahkan bahwa tawaran tersebut masih harus diselesaikan setelah Mahkamah Agung Filipina pada Selasa lalu kembali mengukuhkan perjanjian keamanan untuk jangka waktu 10 tahun.

Keputusan itu memungkinkan implementasi penuh Perjanjian Peningkatan Kerja Sama Pertahanan atau Enchanced Defense Co-operation Agreement (EDCA) yang ditandatangani tahun 2014 lalu tetapi tidak dilaksanakan karena ada gugatan hukum dari kelompok yang menetang keterlibatan militer Amerika Serikat (AS) di Filipina yang merupakan bekas negara jajahan AS pada di tahun 1898 sampai 1946. Jika hal tersebut disetujui, maka implementasi perjanjian ini akan memungkinkan lebih banyak pasukan AS untuk melakukan pelatihan perang di Filipina dan membantu Manila membangun fasilitas militer.

Sementara itu aksi unjuk rasa masih terus terjadi di Manila, Filipina pada hari Kamis (14/1) yang digelar di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk melawan EDCA. Massa yang berkumpul membawa sejumlah atribut berupa poster dan spanduk bertuliskan penolakan tersebut setelah adanya proses menawarkan militer AS untuk menggunakan delapan pangkalan militer Filipina. Aksi unjuk rasa sebelumnya juga digelar pada hari Selasa (12/1) kemarin di depan gedung Mahkamah Agung Filipina. (AFP).

Editor : Bayu Probo