Wali Kota Solo: Jokowi Jangan Takut Partai-partai KIH
SURAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang juga sahabat dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa sang presiden itu dipilih rakyat, karena itu tidak perlu takut dengan intervensi oleh partai pengusung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Presiden harus keluar dari bayang-bayang partai politik yang tergabung dalam koalisi tersebut,” katanya kepada wartawan di kompleks Balai Kota yang disebut juga kota Solo ini, Rabu (27/1).
Ia juga meminta Presiden untuk selalu menjaga konstituen rakyat Indonesia, sehingga rakyat tidak akan marah dan tidak lagi mempercayai presiden akibat kebijakan yang kontroversial.
Mengenai 100 hari kinerja Presiden Joko Widodo, FX Hadi Rudyatmo meminta Jokowi segera keluar dari bayang-bayang partai politik yang mengusungnya sebagai Presiden pada Pemilihan Umum lalu.
“Saya itu sudah sering bilang, Pak Jokowi itu kan Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden partai politik, sehingga beliau tidak perlu menuruti semua bisikan partai. Presiden harus selalu menjaga konstituen rakyat Indonesia yang memilihnya,” kata kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Untuk diketahui, Jokowi telah membuat kebijakan yang dianggapnya kontroversial yakni menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia turun. Kendati harganya diturunkan lagi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga memilih calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan yang tersandung dugaan korupsi.
Ia mengingatkan Presiden merupakan panglima tertinggi. Semua kebijakan yang disampaikan harus taat pada konstitusi dan taat kepada rakyat.
“Presiden jangan selalu taat pada koalisi karena Jokowi itu Presiden rakyat yang harus mengayomi seluruh rakyat. Koalisi itu syarat, sehingga Pak Jokowi tak perlu khawatir asal konsisten terhadap konstitusi rakyat, mampu dan mau menjalankan visi misi presiden dengan Nawacita itu, maka rakyat akan tetap di belakangnya,” ujarnya.
Menurut wali kota yang menggantikan Joko Widodo saat dilantik jadi Gubernur DKI ini 100 hari kinerja bukan ukuran sebuah kinerja, namun merupakan awal adaptasi menjadi presiden.
“Sebagai buruh tenaga kerja saja ada kontrak, ada magang hingga enam bulan lho. kenapa Presiden harus dinilai 100 hari pertamanya padahal harus mengurus 17 ribu pulau. Karenanya waktu 100 hari kerja belum bisa diukur. Ya saatnya berbenah selalu menimbang dalam mengambil kebijakan menata birokrasi dengan koordinasi seluruh pemerintah daerah,” katanya.
Ia meminta masyarakat tidak terlalu menganggap remeh kerja Presiden pada 100 hari pertama ini. Menurut dia, keberhasilan kinerja Presiden itu tidak bisa dinilai pada 100 hari pertama saja.
“Penilaian keberhasilan itu bisa dilakukan setelah Presiden selesai menyelesaikan tugasnya selama lima tahun mendatang. Saya minta masyarakat itu maklum, jadi Presiden tidak gampang,” katanya.
Romo Benny Imbau Jokowi Dengarkan Tim 9
Rohaniwan Romo Benny mengimbau Presiden Joko Widodo percaya dan mendengarkan hasil rekomendasi Tim 9 yang telah dibentuknya guna menyelesaikan persoalan antara KPK-Polri.
“Kalau Jokowi percaya kepada Tim 9 maka dia bisa selesaikan masalah,” kata Romo Benny dijumpai di Jakarta, Rabu.
Romo Benny memandang situasi KPK-Polri sebenarnya tidak tegang, apabila Presiden bisa bersikap bijak dan mengambil keputusan tegas terhadap pribadi-pribadi menyimpang.
“Ini bukan soal institusi, tapi tentang pribadi-pribadi yang terlibat hukum. Publik melihat ada rekayasa hukum, misalnya, mengenai kasus BW yang kembali dipersoalkan,” kata dia.
Romo meyakini Jokowi yang selama ini dipandang sebagian orang sebagai petugas partai di bawah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, merupakan seseorang yang memiliki rekam jejak sebagai pemimpin.
Selain itu anggapan sebagian pihak yang menyebut Megawati ada di balik kekisruhan KPK-Polri, menurutnya tidak benar. Romo meyakini Megawati adalah seorang negarawan, tidak memaksa dan tidak membela kekuasaan.
“Megawati itu diam, tapi diamnya emas. Saya percaya Megawati akan menjaga situasi. Yang jelas ini momentum bagi Jokowi untuk berkonsolidasi dengan memperhatikan orang-prang di lingkaran dalamnya,” kata dia. (Ant)
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...