Wapres Imbau Lebih Banyak Keberadaan SMK

DEPOK, SATUHARAPAN.COM -  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbanyak pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), daripada sekolah umum untuk mengurangi angka pengangguran.

"Kalau untuk mencari kerja yang membutuhkan keahlian, itu ada di SMK (menyangkut sumber daya manusianya). Maka kenapa SMK harus lebih banyak daripada sekolah umum, kalau tidak demikian maka sekolah (umum) itu bisa jadi `pabrik pengangguran`," kata Wapres Kalla dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Depok, Jawa Barat, Senin (30/3).

Dia menjelaskan, Pemerintah harus segera mempersiapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan guna menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja, khususnya di bidang industri.

Persiapan pembangunan SMK bermutu harus dilakukan sejak dini, dengan mulai menyusun anggaran dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar.

"Kalau kita tidak siap dari sekarang, industri itu nanti pusatnya akan ada di Thailand dan Malaysia. Oleh karena itu kita usahakan anggaran, dan gurunya juga harus disiapkan dari sekarang, diadakan pelatihan," katanya.

Wapres menekankan, pendidikan menjadi hal utama dalam memajukan suatu bangsa. Sehingga, kualitas pendidikan merupakan hal penting untuk diutamakan dalam pembangunan.

Dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengutamakan pembangunan di tiga kerangka strategis, yakni penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, percepatan peningkatan mutu dan akses pendidikan, serta peningkatan efektifitas tata kelola birokrasi dan pelibatan publik.

Dalam konferensi tahunan tersebut, akan dibahas mengenai tujuh pembahasan pokok, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, Penguatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru, Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini, serta terkait kurikulum, buku dan Ujian Nasional 2015.

Kemudian membahas kebijakan pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa, kebijakan pelestarian kebudayaan, serta penguatan tata kelola, peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

RNPK 2015, yang dijadwalkan berlangsung Minggu (29/2) hingga Selasa (31/3), diikuti 916 peserta dari seluruh pengelola pendidikan dan kebudayaan di Pusat dan daerah. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja