Wapres: Indonesia Siap Lindungi Masyarakat Rentan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Presiden Boediono menilai Indonesia siap melindungi masyarakat rentan, termasuk penduduk miskin antara lain dengan memberlakukan sistem jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mulai awal tahun 2014.

"Tahun depan, sistem perlindungan tenaga kerja nasional juga akan beroperasi. Ini semua adalah lompatan besar bangsa ini menuju sistem proteksi sosial yang modern walaupun memang masih banyak pekerjaan rumah agar kedua sistem ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," kata Wapres saat menjadi pembicara utama pada Konferensi Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta, Selasa (23/9).

Wapres menilai seperti negara-negara berkembang lain, Indonesia juga rentan terhadap pengaruh krisis regional maupun global. 

Pengalaman Indonesia, kata Boediono, pada tahun 1997/1998 membuktikan krisis seperti itu dapat meningkatkan kemiskinan secara drastis hanya dalam waktu singkat dan lebih dari itu, memporakporandakan tatanan kehidupan bangsa.

Ditegaskan Wapres, ancaman krisis samasekali tidak boleh dianggap enteng dan lini pertahanan pertama, yaitu perangkat kebijakan makro, moneter dan perbankan, harus mantap dan responsif. 

"Bobolnya lini pertahanan pertama seyogyanya tidak boleh terjadi, karena dampaknya akan kemana-mana. Seperti pengalaman kita pada krisis yang lalu," kata Wapres.

Namun, kata Boediono lebih lanjut, apabila krisis harus terjadi maka Indonesia siap dengan pertahanan untuk melindungi masyarakat yang rentan, termasuk penduduk miskin. 

Wapres mengatakan dalam upaya untuk menekan penduduk miskin telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang selama lima tahun terakhir ini dalam perumusan dan pelaksanaan program-program kemiskinan.

"Tim ini memiliki sebuah Sekretariat yang berfungsi sebagai "dapur" untuk menyiapkan segala sesuatu yang harus diputuskan dalam rapat-rapat koordinasi. Satu hal yang perlu saya garisbawahi, Sekretariat ini bukan bagian dari birokrasi tapi bekerja erat dengan birokrasi," kata Boediono. 

Boediono menilai kelembagaan seperti ini ternyata produktif karena berbagai perbaikan dalam perumusan dan pelaksanaan program kemiskinan dapat dihasilkan selama lima tahun terakhir ini.

Ketepatan sasaran program-program mengalami perbaikan berarti mengingat sebelumnya sejumlah instansi pelaksana program kemiskinan menggunakan data masing-masing untuk menentukan sasaran program.

Tapi sekarang sejumlah instansi pusat dan makin banyak instansi daerah menggunakan Basis Data Terpadu yang dikelola sekretariat sebagai sumber data utama untuk menentukan sasaran program menekan kemiskinan. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja