Wapres Irak: Politisi Penyebab Konflik Sektarian Sunni-Syiah

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM - Wakil Presiden Irak, Nuri al-Maliki, yang secara luas dikritik karena kebijakan sektariannya  selama menjabat sebagai perdana menteri, mengatakan pada hari Minggu (4/1) bahwa para politisi yang harus disalahkan atas konflik sektarian di negarannya, antara  kelompok Sunni dan Syiah.

"Tidak ada masalah antara Sunni dan Syi'ah di masyarakat, melainkan antara kami para politisi, kita berpikir sebagai Sunni dan Syiah, dan kami mendorong orang-orang menuju azab (penderitaan) ini, dan kami akan memikul tanggung jawab di hadapan Allah," katanya.

Maliki sendiri menjalankan kebijakan yang terpinggirkan dan membuat marah anggota kelompok minoritas Arab Sunni di Irak, terutama selama masa jabatan kedua sebagai perdana menteri.

Kecurigaan kelompok Sunni terhadap pemerintahannya yang didominasi Syiah memuncak dengan operasi keamanan di daerah mayoritas penganut Sunni, dan terjadi penangkapan politisi senior Sunni atau staf mereka.

Kemarahan Sunni menyebabkan protes anti pemerintah, dan menjadikan pasukan keamanan sebagai sasasran pada beberapa serangan. Pada akhir Desember 2013 konflik meningkat ketika kamp protes terbesar yang terletak di dekat ibu kota Provinsi Anbar, Ramadi, dihancurkan oleh tentara.

Penghancuran kamp itu yang menurut Maliki digunakan untuk kepentingan dan sebagai markas jihad, memicu bentrokan dan serangkaian serangan di Ramadi dan Fallujah, dan wilayah timur yang dikuasai pejuang anti pemerintah.

Pada bulan juni lalu, Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS), sebuah kelompok jihad yang diuntungkan oleh situasi kekecewaan kelompok Sunni terhadap pemerintah Baghdad, mempelopori serangan militan dan menguasai wilayah di utara dan barat Baghdad.

Pemerintah Maliki kemudian beralih menuduh milisi Syiah, karena anggotanya yang bertanggung jawab atas pembunuhan sektarian di masa lalu, untuk dukungan terhadap NIIS, sebelum dia digantikan sebagai perdana menteri.

Pasukan pro pemerintah, sekarang didukung oleh koalisi yang dipimpin Amerika Serikat menlancarkan  serangan udara, dan telah menguasai kembali beberapa wilayah. Namun wilayah yang penting, termasuk tiga kota besar, masih di bawah kontrol NIIS. (AFP)