Warga Koptik Mesir dan Perjuangan Mengatasi Status Minoritas

KAIRO, SATUHARAPAN.COM –  Mesir yang tengah menyusun konstitusi baru banyak membahas tentang kesetaraan warga negara di tengah-tengah kenyataan pluralitas di negeri itu. Salah satu yang serius dibahas adalah tentang negara agama yang menekankan syariat Islam, pada masa pemerintahan sebelumnya.

Masalah realitas minoritas dan mayoritas dijadikan alasan untuk tidak terjadinya kesetaraan bagi warga Mesir. Namun hal itu sedang dalam proses perubahan yang mendasar. Salah satunya adalah keseriusan membahas masalah warga non Muslim, khususnya gereja Koptik di Mesir.

Media online, ahram.org.eg menurunkan tulisan tentang Kristen Mesir berjuang mengatasi masalah satus minoritas, yang ditulis oleh  Dina Ezzat. Media ini mengungkapkan tentang film dan pandangan masalah status minoritas warga Koptik dan perjungannya.

Perasaan Sebagai Minoritas

Pada pertengahan 1990-an, ketika Amal tinggal di Dublin, Irlandia, dua tetangganya tewas dalam serangan teroris di Mesir yang menargetakan wisatawan asing mengunjungi kawasan wisata Luxor.

Amal, yang mengenakan jilbab, tertunduk mengingat hal itu dengan apa yang sekarang dia ingat sebagai "gelombang kemarahan yang mengejutkan" yang ditujukan padanya bersama  tiga anak dan suaminya yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit terdekat.

"Bagi banyak orang, terutama yang berhubungan dengan teman-teman atau dengan orang-orang yang meninggal di Luxor, saya adalah 'teroris Muslim' dan saya diperlakukan seperti itu," kata Amal kepada ahram.org.eg.

Kefanatikan terpancar di wajahnya, namun Amal dan keluarganya tiba-tiba mengerti apa itu artinya menjadi minoritas. “Hal itu menyadarkan saya bahwa ,ya, saya adalah minoritas, dan saya sedang dipilih dan diminta untuk meninggalkan hal itu tanpa alasan yang saya bisa mengenalinya," kata dia.

"Natal datang dengan cara kami, jadi saya memasak nasi panggang dengan kacang dan kismis dan membawanya berkeliling untuk keluarga yang tinggal di lingkungan sekitar. Pada awalnya ada kekhawatiran apakah akan diterima, tetapi pada akhirnya disambut,"  kata dia mengenangkan peristiwa di Dublin itu.

Amal berhasil melewai badai dan menerobos hambatan psikologis. Tapi dia telah belajar sesuatu yang bisa menjebak, bahwa minoritas bisa dengan mudah diintimidasi.

Film Amr Salama

Minggu ini di sekolah umum Heliopolis, Amal Ahmed menemani anaknya yang memainkan peran utama dalam sebuah film baru dengan sutradara Amr Salama.

Film itu berjudul, Maafkan Saya Perancis (Lamowakhza) yang menampilkan tentang perasaan yang pernah dialami Amal: bagaimana rasanya menjadi minoritas dan terintimidasi.

Film ini bercerita tentang Hany Abdallah, seorang anak sekolah di Mesir yang membuat keputusan untuk menyembunyikan iman Kristen dan berpura-pura menjadi bagian dari mayoritas Muslim.

"Ini adalah cerita tentang kehidupan seorang anak sekolah yang tahu bahwa jika dia memberitahu teman-temannya bahwa ia adalah Kristen mereka akan tidak menyukainya. Sehingga dia memutuskan untuk berpura-pura di depan umum bahwa ia adalah seorang Muslim,” kata Salama.

“Sepanjang hari di sekolah dia adalah seorang Muslim dan ketika teman-temannya mampir dia harus menyembunyikan apa pun yang mengungkapkan identitasnya sebagai warga gereja Koptik. Meskipun dia adalah seorang Koptik yang tinggal dengan keluarga Koptik," kata Salama menjelaskan di lokasi pengambilan gambar.

Jalan Menuju Lulus Sensor

Salama butuh tiga tahun untuk menulis script yang dinyatakan sah dan lulus sensor oleh otoritas di sana. Dia pertama kali mengajukan itu ketika Hosni Mubarak masih menjadi presiden, dan juga berlalu setelah Mohamed Morsi terpilih.

"Film ini tidak dirancang untuk menangkap setiap detil itu, melainkan  lebih untuk menangkap dilema identitas seseorang yang merasa dia adalah minoritas,  dan ada banyak cara dengan mana Anda bisa merasa Anda adalah minoritas di masyarakat kita. Menjadi seorang Koptik hanyalah salah satu dari hal itu," kata Salama.

Dia menambahkan bahwa tujuan dari filmnya bukan hanya untuk mengingatkan penonton bahwa orang Kristen Mesir menghadapi kesulitan, meskipun ini adalah sesuatu yang dia garis-bawahi. Film ini untuk menggalang simpati tentang “pengalaman manusia minoritas, mereka yang merasa tidak cocok untuk satu atau alasan lain,  yang bisa membuat kita masing-masing minoritas.”

Pembatasan Terhadap Minoritas

Film ini akan dirilis Januari mendatang, waktu liburan pertengahan tahun akademik. Mungkin akan muncul penolakan atau sambutan terkait konstitusi Mesir 2013 yang sedang dibahas untuk menggantikan konstitusi buatan pemerintah Morsi, di mana Kristen Koptik berpendapat  adanya diskriminasi.

"Ya, ada tertulis dalam konstitusi bahwa semua warga negara adalah sama, namun pada kenyataannya semua warga negara tidak pernah benar-benar sama, tidak selama hidup saya. Saya belum melihatnya di lebih dari 40 tahun meskipun fakta bahwa saya pribadi memiliki situasi yang sangat istimewa, karena saya kelas menengah atas, tapi aku masih tahu bahwa ada daerah di negeri ini yang membatasi saya," kata Nadia, seorang wanita Koptik yang tinggal di Heliopolis, mengatakan kepada Ahram online.

Pada kenyataannya, orang-orang Kristen tidak dapat mengakses beberapa posisi kunci keamanan nasional dan jumlah orang Kristen di kabinet dan posisi kunci lainnya biasanya terbatas. Selain itu, ada komplikasi hukum tanpa akhir yang harus diatasi sebelum gereja dapat dibangun atau direnovasi.

Sejak revolusi 2011, intimidasi terhadap gereja Koptik  makin buruk, dan gereja-gereja diserang. Gereja Koptik menjadi sasaran serangan, karena alasan sebagai basis identitas.

Untuk Salama, yang proses pembuatan filmnya terhambat oleh dinamika perkembangan politik, apa dihadapi Gereja Koptik saat ini adalah masalah diskriminasi berbasis identitas yang semakin parah.

Warisan Ottoman

Masalah diskriminasi anti Koptik bukan hanya tentang praktik yang hampir menjadi standar yang membuat mereka tidak bisa mengakses beberapa pekerjaan di tingkat atas. Hal ini juga terkait hukum yang mengatur negara. Konstitusi dan sistem hukum masih mempertahankan pengaruh Kekaisaran Ottoman. Ketika itu orang Kristen dan non Muslim diperlakukan sebagai subjek yang lebih rendah, termasuk dibebaskan dari dinas militer dengan imbalan pembayaran jizyah atau pajak tahunan.

Hal-hal itu mulai berubah dengan penghapusan jizyah pada tahun 1855, dan revolusi 1919  bersamaan munculnya rasa kebangsaan Mesir  yang non sektarian dalam perjuangan melawan kolonialisme. Gereja Koptik mulai mendapatkan tempat di parlemen, dan dua perdana menteri Mesir, Boutros Ghali dan Youssef Wahbah  adalah orang Koptik.

Pada revolusi tahun 1952 oleh kelompok Perwira Bebas, tidak ada satupun di antara mereka yang beragama Kristen, dan hal itu  menyebabkan penurunan partisipasi politik dari kalangan Koptik.

Presiden Nasser bertujuan untuk mengimbangi penurunan tersebut dengan memulai praktik menetapkan warga Koptik pada beberapa kursi di parlemen  Praktik ini berlanjut dengan jumlah terbatas yang sama sebagai anggota parlemen dan menteri kabinet dari warga Koptik sepanjang dekade menjelang revolusi 2011.

Gagal Membangun Kesetaraan

Amr Ezzat, dari Inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi, berpendapat bahwa sampai konstitusi 2012, status warga Koptik lebih kurang sesuai dengan konsep dari pemerintahan Ottoman, meskipun secara bahasa disebutkan kesamaan kewarganegaraan di sana-sini.

"Kami telah memiliki teks yang membahas tentang kewarganegaraan yang sama, tetapi semuanya gagal untuk benar-benar memberlakukan aturan kesetaraan di antara warga negara," kata Ezzat.

Hari ini, perwakilan warga Koptik di komite 50 hanya ada satu. "Terlepas dari perwakilan gereja-gereja yang hanya ada satu dari Koptik, Magdy Yaacoub. Hal itu, seolah-olah Koptik tidak ada kecuali dalam dua kapasitas: Gereja dan tokoh-tokoh terkenal," kata Irene, seorang mahasiswa bisnis.

"Inilah titik yang menentukan. Jika negara benar-benar mengakui Koptik sebagai warga negara penuh tidak harus melihat mereka melalui prisma Gereja," kata Ezzat.

"Hal ini juga dengan tidak memperlakukan Gereja sebagai entitas yang terpisah dari negara yang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran umum," kata dia menambahkan.

"Fakta dari masalah ini adalah bahwa negara berkaitan dengan Koptik sebagai kongregasi religius yang terpisah,” kata dia menegaskan.

Sebagai Orang Mesir

Perwakilan Gereja di komite konstitusional saat ini untuk sebagian besar difokuskan pada masalah yang berhubungan dengan konstituen mereka sendiri, terutama dalam hal hak status pribadi, yang merupakan hal yang kontroversial bagi warga Koptik dan sekuler.

Aktivis Koptik, Ramy Kamil, yang mengambil bagian dalam revolusi 2011, mengatakan bahwa telah terjadi kemunduran dengan status warga Koptik. Situasinya hampir sebagai upaya untuk memaksa mereka kembali "di balik dinding Gereja."

"Pada akhirnya, Gereja adalah lembaga masyarakat kita, tetapi hal itu pasti tidak mewakili semua kepentingan warga Koptik Mesir," kata Kamil.

Kamil bersama aktivis lainnya telah mengirimkan kepada anggota komite 50, sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip yang diusulkan kepada mereka, dan  berharap akan diintegrasikan dalam konstitusi.

"Kami tidak mencari hak khusus untuk orang Koptik. Kami mencari hak-hak kewarganegaraan yang sama. Tuntutan kami adalah untuk mengakhiri diskriminasi dalam hal pekerjaan dan hak beragama," kata Kamil.

Dia menambahkan bahwa tuntutan ini dibuat oleh orang-orang Koptik sebagai orang Mesir, "sebagai warga negara dan bukan sebagai pengikut Gereja." (ahram.org.eg)