Warga Pinangsia dan Ancol Keluhkan Penggusuran kepada Wagub

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Warga Pinangsia, Jakarta Barat, dan Ancol, Jakarta Utara, yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Jumat (22/5), akhirnya menggelar audiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Dalam audiensi yang dihadiri kurang lebih 24 perwakilan pendemo, warga mengeluhkan ihwal penggusuran yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi pada rumah-rumah yang bangunannya masuk dalam zona merah. Warga mengungkapkan, sampai saat ini mereka belum mendapat kepastian akan direlokasi di rusun yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.

Namun demikian, warga bantaran Kali Ciliwung tersebut mengakui ternyata menduduki lahan milik pemerintah, yakni milik Dinas PU. Untuk itu, warga yang berada lima meter dari bantaran kali bersedia dibongkar rumahnya, tetapi pembongkaran dilakukan sendiri tanpa ada campur tangan aparat. Sejumlah 601 rumah dan 17 fasilitas umum di 13 RT yang dihuni 812 keluarga, akan dibongkar. Di atas lahan itu akan dibangun jalan inspeksi selebar 15 meter.

Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Wagub Lantai 2, Balai Kota itu, warga mengusulkan lima hal kepada pemerintah provinsi, yakni pembangunan jalan inspeksi direvisi sepanjang lima meter bebas bangunan, pengadaan penghijauan pinggir kali, pengadaan pengelolaan sampah, pembangunan septic tank bersama, merapikan perumahan, serta pembangunan kampung siaga bencana banjir dan kebakaran.

Menanggapi usulan warga itu, Djarot berjanji akan mendatangi lokasi warga yang rumahnya akan digusur.

“Sekali waktu saya akan datang ke sana, supaya tahu. Supaya kita tahu persis. Kalau foto seperti ini, kita nggak tahu yang sebenarnya. Pemerintah tidak punya niat menyengsarakan Anda. Pemerintah nggak mau mendidik yang tidak baik. Kita tidak ingin mengakomodir mereka yang nakal-nakal,” kata Djarot kepada warga.

Djarot juga meminta agar ke depan warga mengajukan audiensi secara baik, tidak lagi menggelar demo yang dinilai dapat merugikan beberapa pihak.

Pembenahan lokasi yang akan dibangun sebagai jalur inspeksi, menurut Djarot  akan berlangsung komprehensif. Selanjutnya, Djarot juga tak mau rusunawa yang nanti akan disediakan justru salah sasaran.  

“Sering kali ditemukan di lapangan, warga selain punya rumah di bantaran kali juga punya rumah di tempat lain. Kalau semua kita akomodir, yang berhak tidak dapat, yang tidak berhak justru dapat. Kami tidak mau. Masa lalu rusunawa justru disewa-sewakan. Kemarin saya temukan di Jakarta Barat seperti itu,” ungkap dia. 

Editor : Sotyati