WB Ingatkan JK, Indonesia Masih Kalah dengan Thailand

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Direktur World Bank (WB) atau Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengingatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahwa Indonesia masih kalah dengan Thailand dalam hal kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara. Penerimaan pajak di Indonesia hanya 11,5 persen dari pendapatan negara, sementara Thailand mencapai  17 persen.

Chaves menemui JK di Kantor Wapres, Kamis (13/11), yang kala itu didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menurut Chaves, sebagaimana dilaporkan oleh situs resmi Wapres, www.wapresri.go.id, masih rendahnya penerimaan pajak Indonesia dibanding Thailand dikarenakan sistem administrasi perpajakan yang memakan waktu lama. Padahal, Chaves berpandangan penerimaan pajak sangat penting untuk meningkatkan pendapatan negara. Chaves juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran seefisien mungkin. Dana yang ada atau yang nanti diperoleh harus difokuskan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, Chaves mengatakan, Bank Dunia akan memberikan bantuan teknis, misalnya bagaimana membuat sistem administrasi perpajakan yang efisien serta membangun sistem keuangan berbasis IT.

Terkait dengan solusi bagaimana membuat anggaran dengan baik, Chaves menyampaikan dua hal yang harus dilakukan, yaitu meningkatkan pendapatan dan membelanjakannya dengan lebih efisien. Untuk meningkatkan pendapatan, Chaves menyarankan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun mencapai 8 persen, tidak lagi 7 persen. “Ini merupakan tantangan besar untuk mencapai 8 persen,” kata Chaves.

Pada bagian lain percakapannya dengan Wapres, Chavez menekankan pentingnya perluasan peranan sektor swasta dalam pembangunan. Ia mengatakan banyak kendala yang dihadapi para investor, terutama terkait dengan isu-isu lahan dan kehutanan. 

Subsidi dan Biaya Birokrasi Terlalu Besar

Sementara itu, JK menekankan saat ini Kabinet Kerja dalam pemerintahan Jokowi-JK berusaha untuk meningkatkan anggaran secara signifikan dan mengurangi defisit. Salah satunya, dengan mengurangi defisit yang disebabkan impor, dan mendorong masyarakat bekerja untuk menghasilkan produk yang baik, misalnya dalam pertanian sehingga tidak perlu lagi mengimpor.

"Tidak perlu membuat sawah yang baru, tetapi bagaimana meningkatkan produktivitas, karena produktivitas membuat orang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi,” Wapres menjelaskan.

Wapres mengapresiasi laporan-laporan yang dibuat Bank Dunia selama ini. Melalui laporan tersebut Bank Dunia mengetahui kondisi Indonesia serta apa yang dibutuhkan negara ini. Untuk itu, Wapres meminta kepada Bank Dunia untuk membantu memperbaiki anggaran dan kebijakan secara cepat.

Dalam menjalankan pemerintahan, dikatakan Wapres, dua instrumen yang sangat penting adalah anggaran dan kebijakan. Wapres menginkan kedua hal tersebut dapat direalisasikan dalam waktu yang cepat. “Dua hal ini harus diperbaiki dengan cepat karena masyarakat memiliki harapan yang sangat tinggi dengan pemerintah yang baru. Kalau kita tidak menyampaikannya secara cepat, mereka akan kecewa,” dia menegaskan.

Wapres juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi kendala dalam memperbaiki anggaran dan kebijakan di indonesia. Kendala-kendala tersebut di antaranya, subsidi yang terlalu besar, biaya birokrasi yang tinggi karena adanya desentralisasi, dan juga pinjaman ketika krisis terjadi yang sampai saat ini masih harus dibayar. Tidak kalah penting, ditambahkan Wapres, masalah kesetaraan, baik kesetaraan antara masyarakat, antara daerah, maupun antarasosial.

Di samping itu, Wapres mengingatkan, target pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan harus dijalankan, tanpa perpanjangan waktu. “Perpanjangan hanya membuat orang tidak bekerja,” ucap Wapres.

Namun, Wapres juga mengingatkan infrastuktur yang dibangun harus layak baik dari sisi ekonomi maupun bisnis. Tidak hanya menarik untuk kepentingan umum tetapi juga kepentingan swasta. Lebih jauh ia mencontohkan, pembangunan jalan sangat diperlukan bukan hanya untuk kepentingan publik tetapi juga kepentingan swasta, sehingga banyak pihak swasta yang menginginkan pembangunan jalan agar dapat diselesaikan.

Untuk pembangunan pelabuhan, Wapres berpendapat, sepertinya hanya sektor publik yang tertarik. Untuk itu, Wapres meminta pendapat Chaves, agar pembanguan infrastruktur dapat mengakomodir kedua sektor, sektor publik, dan swasta.

Menanggapi hal tersebut, Chaves berjanji akan membantu sebaik-baiknya. Ia juga menyampaikan tujuan Bank Dunia di Indonesia sejalan dengan apa yang disampaikan Wapres. “Tujuan Bank Dunia adalah mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kesetaraan,” kata Chaves.

Editor : Eben Ezer Siadari