WCC: Standar HAM Harus Memandu Respons Global terhadap HIV

SATUHARAPAN.COM – Pembuat kebijakan, manajer program, dan penyedia layanan—termasuk komunitas-komunitas iman—harus lebih menggunakan norma dan standar hak asasi manusia untuk memandu respons global terhadap HIV, kata sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ecumenical Advocacy Alliance, sebuah inisiatif ekumenis dari Dewan Gereja Dunia (World Council of Churches/WCC ), kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada Jumat (11/3) di Jenewa.

Pernyataan ini dikirim ke Diskusi Panel Tematik tentang HIV/AIDS dan Hak Asasi Manusia, akan menjadi bagian dari masukan yang signifikan yang akan dibawa ke Majelis Umum PBB dalam persiapan untuk Pertemuan Tingkat Tinggi 2016 HIV/AIDS di New York pada Juni. Pada pertemuan itu, Deklarasi Politik akan disetujui.

“Kami meminta perhatian pada fakta bahwa, walaupun pentingnya membawa kebijakan dan program HIV dan AIDS sejalan dengan hukum HAM internasional umumnya diakui, dalam kenyataan ini jarang dilakukan,” kata pernyataan itu. Francesca Merico, koordinator kampanye HIV untuk WCC-Ecumenical Advocacy Alliance, membantu memimpin pengembangan pernyataan.

Untuk memastikan target “Fast Track” dan Sustainable Development Goals terpenuhi pada tahun 2030—untuk menjamin tidak ada infeksi HIV baru pada bayi; nol kematian di antara anak-anak dan orang dewasa; dan nol stigma dan diskriminasi—WCC mendesak komitmen dalam Deklarasi Politik baru PBB untuk empat bidang hak asasi manusia terkait.

Deklarasi tersebut harus berisi:

Mengatasi akar penyebab kerentanan terhadap HIV. Sebuah respons global terhadap HIV harus menempatkan kepemimpinan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan yang paling terpengaruh oleh HIV di pusat respons global. Kunci Jawaban ini “bermitra dengan organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi berbasis agama, untuk memahami dan mengatasi semua hambatan (hukum, ekonomi, sosial dan budaya) yang mempertahankan dan menegakkan ketidakadilan yang berkontribusi terhadap penyebaran HIV, termasuk stigma, diskriminasi , homofobia dan ketidaksetaraan gender,” pernyataan WCC tertulis.

Mencapai akses universal untuk pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan HIV. Tidak ada yang harus ditinggalkan dalam mencapai target “Fast Track”: 95% dari orang yang hidup dengan HIV mengetahui status mereka; 95% dari orang-orang yang mengetahui status mereka mendapat pengobatan; dan 95% orang yang menjalani pengobatan dengan viral load ditekan; dengan kurang dari 200 000 orang yang baru terinfeksi HIV; kurang dari 200.000 orang meninggal karena penyebab terkait AIDS; dan penghapusan stigma terkait HIV dan diskriminasi.

Menghilangkan stigma dan diskriminasi. Deklarasi tersebut harus berkomitmen untuk menghilangkan stigma terkait HIV dan diskriminasi antara penyedia layanan dalam perawatan kesehatan, tempat kerja dan lingkungan pendidikan, termasuk melalui pelatihan dan intervensi yang efektif berbasis bukti.

Pastikan mekanisme akuntabilitas independen untuk memantau pelaksanaan Deklarasi Politik. Deklarasi tersebut harus berkomitmen untuk mekanisme pertanggungjawaban yang jelas yang dibangun pada sistem monitoring sebelumnya.

Panel, terdiri dari para ahli dan perwakilan dari populasi yang terkena dampak, meninjau kemajuan yang dicapai dalam menangani isu-isu hak asasi manusia dalam konteks upaya untuk mengakhiri epidemi AIDS pada 2030, termasuk keberhasilan, praktik terbaik dan pelajaran. Panel tematik, diadakan selama tiga jam, dibuka dan dipimpin oleh presiden Dewan Hak Asasi Manusia. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia menyampaikan pernyataan pembukaan. (oikoumene.org)