Wiranto Siratkan Prabowo Diberhentikan Secara Tidak Hormat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Mantan Menteri Hankam sekaligus Panglima ABRI, Wiranto, menyiratkan mantan Panglima Konstrad, Prabowo Subianto, diberhentikan secara tidak hormat dari instansi militer pada tahun 1998 karena terkait kasus penculikan aktivis.

Hal itu diutarakannya dalam konferensi pers soal pemberhentian Prabowo dari Pangkostrad berdasarkan surat Dewan Kehormatan Panglima (DKP) tahun 1998, di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (KPK) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Dalam konferensi pers itu Wiranto mengaku tidak ingin terjebak untuk membahas istilah-istilah pemberhentian hormat atau tidak dengan hormat. Namun, kata dia, secara normatif seorang prajurit diberhentikan dari dinas keprajuritan pasti ada sebab dan alasannya.

Maka sebab itu, kata Wiranto, muncul pemahaman pemberhentian dengan hormat, yakni apabila yang bersangkutan habis masa dinasnya, meninggal dunia, sakit parah sehingga tidak melaksanakan tugas, cacat akibar operasi tempur atau kecelakaan atau permintaan sendiri.

Sedangkan diberhentikan tidak dengan hormat, menurut dia, karena perbuatannya melanggar Saptamarga dan Sumpah Prajurit atau melanggar hukum, sehingga tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI yang mengedepankan serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.

"Dalam kasus tersebut, pemberhentian Pak Prabowo sebagai Pangkostrad disebabkan adanya keterlibatan kasus penculikan pada saat menjabat Danjen Kopassus. Perbuatan tersebut telah dianggap melanggar Saptamarga, Sumpah Prajurit, etika keprajuritan serta beberapa pasal KUHP. Dengan fakta itu tidak perlu diperdebatkan lagi status pemberhentiannya, masyarakat sudah dapat menilai," kata Wiranto.

Dia mengatakan, pertimbangannya sebagai Panglima ABRI kala itu membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) lantaran ada prosedur dalam tubuh TNI bahwa apabila ada Perwira Menengah atau Tinggi terlibat satu kasus cukup berat, maka Panglima tidak bisa serta merta mengambil keputusan yang potensial dipengaruhi kepentingan pribadi, maka dibentuk DKP.

"Pada kasus penculikan aktivis 1998, saya sebagai Panglima ABRI membentuk DKP untuk memastikan seberapa jauh keterlibatan Pangkostrad dalam kasus tersebut," kata Wiranto.

Dia lalu mengatakan, pada kenyataannya DKP melalui sidang yang jujur telah memastikan keterlibatan Pangkostrad (Prabowo) yang saat kasus penculikan berlangsung menjabat sebagai Danjen Kopassus.

Selanjutnya DKP merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari dinas keprajuritan, sedangkan Tim Mawar sebagai pelaku operasional lapangan dilanjutkan pada proses Pengadilan Mahkamah Militer.

Wiranto juga angkat bicara terkait bocornya surat DKP di media sosial belum lama ini. Bocornya surat DKP itu disebut-sebut dilakukan seorang mantan jenderal.

Menurut Wiranto dia tidak pernah menyimpan dokumen surat-menyurat yang jumlahnya bisa ribuan. Dan tidak ada staf khusus yang menyadur serta menyimpan surat-surat Panglima ABRI.

"Pertanyaan ini sudah tidak lagi relevan. Karena semua produk administratif Institusi ABRI diarsipkan di Sekretariat Umum Mabes ABRI. Lagipula dokumen DKP itu terkait kasus penculikan aktivis yang dalam hal ini adalah publik, maka seharusnya dokumen itu bukanlah rahasia absolut TNI, karena menyangkut publik," kata dia. (Ant)