Yahudi Ethiopia Tuntut Selamatkan Keluarga dari Konflik
YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Ratusan orang menggelar protes di Yerusalem pada hari Minggu (14/11) untuk menuntut pemerintah Israel menyelamatkan orang-orang Yahudi Ethiopia dari negara yang dilanda konflik itu.
“Aliyah (imigrasi) sekarang!” dan “Selamatkan mereka!”, teriak para demonstran di luar kantor Perdana Menteri, Naftali Bennett, sambil membawa foto anggota keluarga mereka.
Setahun pertempuran di Ethiopia antara pemberontak Tigray dan pasukan pemerintah telah menyebabkan ratusan ribu orang dalam kondisi seperti kelaparan.
Di antara para demonstran adalah Menteri Integrasi kelahiran Ethiopia, Pnina Tamano-Shata, seorang anggota pemerintahan koalisi Bennett yang beragam. "Saya bersumpah untuk tidak meninggalkan perjuangan ini untuk membawa keluarga kami ke Israel," katanya.
Menurut komite pendukung, kementerian dalam negeri dan imigrasi telah setuju untuk membantu menyatukan kembali 5.000 orang Etiopia dengan anggota keluarga yang tinggal di Israel.
Tetapi pejabat kementerian mengatakan tidak ada keputusan seperti itu yang telah diambil. Komunitas Yahudi Ethiopia Israel, yang dikenal sebagai Falashas, ââberjumlah lebih dari 140.000. Mereka sering mengeluhkan diskriminasi dan kurangnya dukungan pemerintah.
Pada akhir 2020, pemerintah Israel mengizinkan 2.000 Falasha dengan keluarga di negara Yahudi untuk berimigrasi.
Falasha bersikeras pada aliya, atau "hak kembali" mereka, sebuah hukum Israel yang memungkinkan orang Yahudi dari mana saja di dunia untuk bermukim kembali dan mendapatkan kewarganegaraan secara otomatis.
Otoritas agama Israel lambat untuk mengakui orang Ethiopia sebagai orang Yahudi. Baru pada tahun 1984, dan kemudian pada tahun 1991, Israel mengorganisir perjalanan udara besar-besaran untuk sekitar 80.000 orang Etiopia, banyak dari mereka akhirnya tinggal di Tepi Barat yang diduduki. (AFP)
Editor : Sabar Subekti
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...