Yatsenyuk: Ukraina Diambang Bencana

KIEV, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Ukraina Arseny Yatsenyuk memperingatkan bahwa negaranya sedang "diambang bencana", menuduh Rusia telah menyatakan perang.

 

"Jika Presiden (Vladimir) Putin ingin menjadi presiden yang memulai perang antara dua negara tetangga yang ramah, antara Ukraina dan Rusia, ia telah mencapai sasarannya dalam beberapa inci. Kita berada di ambang bencana," kata dia pada wartawan dalam bahasa Inggris pada hari Minggu, sehari setelah parlemen Rusia menyetujui penggunaan kekuatan militer di Ukraina.

 

Kepala Angkatan Laut Ukraina pada Minggu (2/3) bersumpah telah beralih kesetiaan kepada otoritas pro-Rusia di Crimea.

 

Kiev telah menyatakan adanya kasus pengkhianatan atas Denys Berezovsky Kepala AL, yang menyerahkan markasnya di pelabuhan Sevastopol hanya dua hari setelah dia menjabat.

 

Keprihatinan Yatsenyuk itu dikatakan juga oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry, yang mengecam sebagai "aksi agresi yang luar biasa" Rusia di Ukraina dan mengancam munculnya "dampak yang sangat serius" dari Amerika Serikat dan negara-negara lain termasuk sanksi mengisolasi ekonomi Rusia.

 

"Anda tahu tidak, ini abad ke-21, namun berperilaku seperti abad ke-19, menginvasi negara lain dengan segala rekayasa," kata Kerry pada penyiar CBS Amerika pada Minggu.

 

"Ini adalah tindakan agresi yang luar biasa. Ini benar-benar menakjubkan, pilihan yang disengaja oleh Presiden Putin untuk menyerang negara lain.

 

"Rusia melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina. Rusia melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional," kata Kerry, menambahkan bahwa sebenarnya Rusia masih memiliki "beberapa pilihan" yang dapat dilakukan untuk meredakan krisis.

 

Kerry menambahkan bahwa Presiden AS Barack Obama telah berbicara dengan Putin dalam panggilan telepon selama 90 menit pada Sabtu membahas "akan ada dampak serius jika ini terjadi. Presiden ... mengatakan kepada Putin bahwa itu adalah penting untuk menemukan jalan yang berbeda, untuk memutar kembali invasi ini dan membatalkan tindakan invasi."

 

Kerry mengatakan ia akan terbang ke Kiev pada Senin untuk berdiskusi di sana hari Selasa.

 

Barat menghadapi konfrontasi terbesar dengan Moskow sejak Perang Dingin setelah Putin menyatakan hak untuk menggunakan kekuatan terhadap tetangganya dan Ukraina juga sudah menyiapkan militernya.

 

Orang bersenjata tak dikenal, diyakini dari Rusia, telah menguasai gedung-gedung pemerintah dan bandara, di Crimea, semenanjung Laut Hitam di mana penduduknya mayoritas etnis Rusia dan dari Moskow.

 

 

Kerry juga mengatakan bahwa Moskow berisiko kehilangan posisinya Kelompok bergengsi negara-negara maju G8 dan bisa diisolasi selama aksinya mengirimkan pasukan ke Ukraina.

 

"Mereka (negara-negara G8) siap memberi sanksi di tempat, mereka siap untuk mengisolasi ekonomi Rusia, rubel sudah turun. Rusia memiliki masalah ekonomi sebagai tantangan utama," kata Kerry, yang juga menyebutkan larangan visa, pembekuan aset dan isolasi perdagangan sebagai langkah yang mungkin sebagai sanksi.

 

Pada Minggu, negara-negara lain di G8, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan mengecam tindakan Rusia.

 

"Kami mencatat bahwa tindakan Rusia di Ukraina juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai di mana G7 dan G8 beroperasi," kata pernyataan itu.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO memperingatkan Moskow bahwa tindakannya menguasai Crimea "mengancam perdamaian dan keamanan di Eropa".

 

Berbicara usai memimpin pertemuan darurat para duta besar NATO di Brussels, Anders Fogh Rasmussen mengatakan bahwa Rusia melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.

 

"Sekutu NATO akan terus mendukung kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial," kata dia.

 

"Kami mendesak kedua belah pihak untuk segera mencari solusi damai melalui dialog bilateral, dengan difasilitasi internasional ... dan melalui pengiriman pengamat internasional di bawah naungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa," kata Rasmussen. (aljazeera.com)