YLKI Desak KESDM Beri Sanksi Manajemen PT PLN Pulau Nias

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar memberikan sanksi tegas kepada manajemen PT PLN, baik dilevel cabang dan atau direksi terkait krisis listrik di Pulau Nias, Sumatera.

“Hal ini jelas merupakan keteledoran dan mismanajemen PT PLN, baik di level cabang, dan bahkan dilevel direksi, sehingga YLKI mendesak Kementerian ESDM agar memberikan sanksi tegas kepada manajemen PT PLN, baik dilevel cabang dan atau direksi,” kata Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI di Jakarta dalam siaran pers hari Rabu (6/4).

Pulau Nias, yang terdiri atas empat kabupaten mengalami krisis listrik yang sangat parah beberapa waktu belakangan ini. Dari kebutuhan listrik 20 MW, hanya tersedia 1 MW saja, dan mengakibatkan kekurangan pasokan hingga 74,07 persen.

Ini terjadi akibat dua pembangkit PLTD 2 x 10 MW yang disewa PT PLN, berhenti operasi. Sebab stop operasi karena pemilik PLTD menghentikan operasi mesin PLTD karena masalah kontrak dengan PT PLN.

Kementrian ESDM (Ditjen Ketenagalistrikan) menyatakan krisis ini sepenuhnya tanggungjawab PT PLN, yang tidak antisipatif, kontrak yang hampir habis tidak diperhatikan dengan baik.

Menurut Tulus, PT PLN tidak cukup hanya memberikan diskon pada konsumen berupa pemotongan biaya abonemen kepada konsumen. “YLKI meminta PT PLN untuk memberikan diskon minimal 50 persen dari tagihan,” katanya.

“Menghimbau warga dan konsumen PT PLN di Pulau Nias untuk melakukan gugatan class action pada manajemen PT PLN, dan juga Pemda di Pulau Nias. Pemda juga harus bertanggungjawab terhadap pasokan listrik di daerahnya,” dia menambahkan.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Sudirman Said, mengharapkan agar PT PLN menjaga kepercayaan publik dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan.

"Kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat harus dijaga dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Inilah esensi dari public service," kata Sudirman seperti dikutip dari esdm.go.id, hari Senin (4/4).

Di sisi lain, Sudirman juga mengajak publik untuk memahami bahwa masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya di pulau terluar dan terdepan serta Indonesia Timur yang belum menikmati listrik.

"Perbedaan yang jauh antara kehidupan masyarakat kota dengan di desa hendaknya semakin menyadarkan kita untuk lebih memahami pentingnya subsidi tepat sasaran. Ini harus menjadi movement (gerakan)," lanjut Sudirman.

Sudirman juga meminta agar PT PLN untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk mengantisipasi dan menyelesaikan setiap kendala dengan baik.

Editor : Eben E. Siadari