YLKI Minta BCA Jangan Arogan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta BCA menghentikan rencana untuk mengenakan biaya cek saldo pada nasabahnya yang menggunakan jasa ATM bank tersebut.

Tindakan tersebut dinilai arogan, lebih menonjolkan diri sebagai bank terbesar.

"Ini jelas merupakan tindakan arogansi pihak BCA, mentang-mentang sebagai bank terbesar di Indonesia. YLKI mendesak agar biaya yang dikenakan pada nasabah BCA saat cek saldo, dibatalkan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam pernyataan lewat ponsel kepada satuharapan.com, hari ini (5/3).

Ia juga mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan rencana BCA tersebut dan melarangnya.

"Itu sama saja BCA mengeksploitasi nasabahnya karena menjadikan biaya adninistrasi sebagai sumber pendapatan utamanya," kata  dia.

Bahkan, seandainya rencana itu terus dilanjutkan, Tulus mengajak konsumen untuk meninggalkan bank tersebut.

"Tinggalkan saja bank yang eksploitatif terhadap nasabahnya, dan pilih bank yang lebih ramah terhadap nasabahnya," kata dia.

"Jika tindakan BCA dibiarkan maka bisa menular pada bank lainnya. Padahal, sebagai contoh, cek saldo di ATM BRI saja sekalipun dengan kartu ATM yang berbeda tidak dikenakan biaya," kata dia.

Sebelumnya, media ramai mengutip pernyataan Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, yang mengatakan, pihaknya akan mengenakan biaya cek saldo bagi nasabahnya yang menggunakan jasa ATM. Menurut dia, cek saldo sangat membebani biaya karena tidak ada transaksi.

Menurut Jahja, biaya perawatan ATM sangat mahal. Jika ditambah dengan perilaku nasabah yang sering mengecek saldo tanpa transaksi, hal itu akan membuat operasional bank menjadi tidak efisien. Rencana biaya cek saldo dikenakan setelah pengecekan lebih dari tujuh atau 10 kali dalam sehari. Selanjutnya pihaknya mendorong nasabah untuk menggunakan digital, mobile banking, internet banking, M-banking.

Namun belakangan, Sekretaris Perusahaan BCA, Inge Setiawati mengatakan kepada beberapa media bahwa kebijakan itu masih dalam kajian yang mendalam dan belum diberlakukan. Ia mengatakan rencana itu masih berupa wacana.
 

Editor : Eben E. Siadari