Yunani Desak PBB Kutuk Kesepakatan Turki-Libya

ATHENA, SATUHARAPAN.COM-Yunani mendesak PBB untuk mengutuk kesepakatan batas yurisdiksi maritim yang disengketakan antara Turki dan Libya, karena  "mengancam" perdamaian dan stabilitas regional, kata seorang jurubicara pemerintah, hari Selasa (10/12).

Yunani "ingin kesepakatan itu dibawa ke Dewan Keamanan PBB sehingga dapat dikutuk," kata Stelios Petsas, dikutip AFP. Athena telah mengirim surat terpisah mengenai masalah ini kepada Ketua PBB, Antonio Guterres, dan Dewan Keamanan PBB, dengan alasan bahwa perjanjian tersebut dibuat "dengan itikad buruk" dan "tidak sah karena tidak disetujui oleh parlemen Libya", yang dikendalikan oleh faksi lawan yang bermusuhan dengan pemerintah berbasis Tripoli.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, bulan lalu bertemu dengan kepala Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli, Perdana Menteri Fayez al-Sarraj, untuk menandatangani perjanjian kerja sama keamanan dan militer, serta batas yurisdiksi maritim.

Bagian dari perjanjian itu menetapkan batas laut antara kedua negara, di mana menurut Yunani, perjanjian itu tidak memperhitungkan Pulau Kreta.

Pada hari Senin (19/12), Erdogan mengatakan dia membayangkan kegiatan eksplorasi energi bersama dengan Libya di laut Mediterania timur. Turki juga sudah memiliki kapal yang mencari minyak dan gas di Siprus, yang memicu ketegangan dengan Uni Eropa.

Pemerintah Yunani pekan lalu mengusir duta besar Libya atas kesepakatan dengan Turki itu dan berusaha agar kesepakatan itu dibatalkan di tingkat internasional.

Menteri Luar Negeri Yunani, Nikos Dendias, berbicara dengan mitranya di Uni Eropa selama akhir pekan dan telah melakukan kontak dekat dengan sekutu regionalnya, Mesir, yang juga mengecam perjanjian itu.

Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat, Geoffrey Pyatt, Selasa malam, kata kantornya, menjelang kunjungan Gedung Putih pada 7 Januari.

Dendias mengatakan Libya telah "diperas" oleh Turki untuk menandatangani perjanjian. Dia mengatakan bahwa langkah itu "jelas" terkait dengan kemunduran yang diderita oleh pemerintah Libya yang diakui PBB di Tripoli dalam perjuangannya melawan orang kuat Libya di wilayah timur, Khalifa Haftar. Libya terperosok dalam kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO yang menggulingkan dan membunuh diktator Moamer Kadhafi pada 2011.

Ketua parlemen Libya, Aguila Saleh Issa, sekutu Haftar, diperkirakan akan berada di Athena untuk pembicaraan kesepakatan itu pada pekan ini.

Yunani dan Turki juga berselisih soal tingginya jumlah pencari suaka yang tiba di pulau-pulau Yunani, dan eksploitasi cadangan energi di Mediterania timur.

Editor : Sabar Subekti